Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas.
Keberhasilan dalam menciptakan SDM yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan guru berkualitas dan terdistribusi secara merata, namun saat ini masih
banyak sekolah yang kekurangan guru hingga akhirnya dapat berdampak pada kualitas
belajar siswa. Salah satu Kabupaten yang kekurangan guru dan distribusi gurunya tidak
merata adalah Kabupaten Malang, untuk itu tata kelola guru terkait penyediaan dan
pemerataan guru menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tata kelola guru pada tingkat Sekolah
Dasar khususnya terkait dengan penyediaan dan pemerataan guru, serta mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini
merupakan penelitian post positivis, dengan analisis menggunakan Model Implementasi
Kebijakan Grindle. Data diperoleh melalui wawancana dan studi literatur. Hasilnya
adalah kebijakan tata kelola guru dalam rangka penyediaan dan pemerataan guru tingkat
Sekolah Dasar di Kabupaten Malang masih belum berjalan secara efektif dan efisien.
Outcome kebijakan, yaitu meningkatnya kualitas peserta didik juga belum tercapai.
Dilihat dari faktor konten kebijakan, tingkat perubahan yang diharapkan, letak
pengambilan keputusan dan sumber daya belum terpenuhi dan berjalan dengan baik.
Sedangkan pada faktor konteks implementasi, sudah terdapat strategi aktor yang terlibat,
dukungan rezim yang berkuasa dan tingkat daya tanggap, namun belum optimal dan
responnya cenderung lambat. Selain faktor tersebut terdapat faktor lain yang
mempengaruhi implementasi yaitu kebijakan pemerintah lainnya
Education is an important factor to achieve quality of human resources. The quality ofhuman resources is strongly influenced by the availability of quality and equitableteachers. However there are still many schools that shortage of teachers so that it caneffect the student learning quality. One of the districts that lack of teachers and havinganequal distribution of teachers is Malang District, for this reason teacher governancerelated to the provision dan distribution of teachers is very important to do. This study ispost-positivist research, and the analysis uses the Grindle Policy Implementation Model.This study aims to analyze the implementation of teacher governance policies at theprimary school level, particularly in providing teachers and equal teacher distribution,and to identify the factors that influence the policy implementation. Data collectionthrough interviews and literature study. The results show that teacher governance policiesin order to provide teachers equally are not carry out effectively and efficiently. Thepolicy outcome, the increase of student quality, has not been achieved. In the policycontent factor, extent of change visioned, site of decition making, and resourcescommitted have not been fulfilled and running well. Meanwhile, in the context ofimplementation, the are already strategies of actors involved, the support of ruling regimeand responsiveness of the actor, however, it is not optimal and slow. In addition, there areothers factors, such as other government policy that actually influence the policyimplementation