Gadai merupakan salah satu bentuk pemberian jaminan dalam rangka menjamin pelunasan fasilitas kredit. Permasalahan timbul saat penerima gadai bermaksud melelang objek gadai berupa saham berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdata dimana penerima gadai tidak dipersyaratkan untuk melibatkan hakim melalui pelelangan namum dalam praktik hukum pejabat lelang mempersyaratkan penetapan pengadilan dalam rangka ekskusi gadai saham melalui lelang. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yakni penelitian yang memfokuskan pada penggunaan norma hukum tertulis serta ditopang dengan hasil dialog atau wawancara dengan narasumber dan informan yang berkompeten. Kesimpulan yang diraih adalah realitas pelaksanaan gadai saham yang berbeda antara hukum tertulis dan praktik hukum dimana dalam rangka eksekusi gadai saham melalui lelang maka pejabat lelang mempersyaratkan penetapan pengadilan sehingga menimbulkan multitafsir.Hukum gadai saham wajib memberikan manfaat hukum bagi dunia usaha agar lembaga gadai saham dapat berperan secara maksimal serta memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian khususnya menghilangkan rasa takut bagi kreditor atas lembaga gadai saham. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pembentuk Undang-undang dapat menyusun perundangundangan tentang gadai secara sistematis dan terperinci serta lengkap dalam rangka kepastian hukum serta perlindungan hukum sehingga jaminan gadai dapat mendukung transaksi dalam perekonomian.

---

Pledge is one of the form of security in order to guarantee the full payment of credit facility. The legal issue occurred when the pledgee intends to have the auction on the the object of pledge which are shares based on Article 1155 of Civil Code whereby the pledgee is not required to involve the judge but in legal practice the auctioneer wolud require the court order in the framework of the execution of pledge of shares through auction. This research method is a normative juridical research, which focuses on the use of written legal norms and is supported by the results of dialogue or interviews with competent sources and informants. Conclusions reached understanding the reality of the implementation of execution of pledged shares through auction that is different between written law and legal practice, whereby the auctioner will require the court order which cause various of intepretations. The pledged shares law is obliged to provide legal benefits for the business world so that the pledged shares institution can play a maximum role and contribute to economic improvement in particular to eliminate the fear of the creditor to the pledged shares institution. There are suggestions that can be given. Legislators can compile legislation on pledge in a systematic and detailed and complete manner in the framework of legal certainty and legal protection so that the pledge can support transactions in the economy.