Penelitian ini menganalisis kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang secara resmi mencabut izin 13 pulau reklamasi serta respon pengembang terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini memodifikasi teori oligarki Jeffrey A. Winters (2011) dengan kerangka penjelasan dari Marcus Mietzner (2014) dan Thomas B. Pepinsky (2014) untuk menganalisa dominasi dan jangkauan kekuasaan oligark beserta efektifitas counteroligarch agenda yang dilakukan oleh elite pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer berdasarkan wawancara yang dilengkapi dengan data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan strategi penyesuaian kebijakan dan politik distribusional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menimbulkan kerugian pada pengembang sekaligus memecah respon pengembang dalam melakukan gugatan. Oleh karena itu, elite pemerintah dapat memberikan ancaman secara efektif terhadap dominasi oligarki dalam penguasaan sumber daya alam.

---

This study analyzes policy of the DKI Jakarta Provincial Government Anies Baswedan which officially revokes the principle permit for the construction of 13 reclamation artificial islands and the developer's response to this policy. This study modifies Jeffrey A. Winters' oligarchy theory with the framework of Marcus Mietzner and Thomas B. Pepinsky to analyze the dominance and scope of oligarchs and the effectiveness of counter-oligarch agenda in government elites. The research method used is qualitative with primary data sources based on interviews equipped with secondary data. the finding shows that the adjustment policies strategy and distributional politics of DKI Jakarta Governor Anies Baswedan have resulted in losses and fragmented the response of oligarchs to filed a lawsuit. Therefore, the counter-oligarch agenda by government elite can effectively threaten the dominance of oligarchs in control of natural resources.