Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah lima perusahaan perbankan Indonesia berpredikat ASEAN Asset Class dan dua perusahaan perbankan unggulan Singapura sebagai objek pembanding. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek penilaian yang belum dapat dipenuhi oleh objek perbankan Indonesia yaitu terkait pelaksanaan pemilihan suara dalam RUPS dengan sistem poling elektronik, penyajian informasi singkat profil Direksi/Dewan Komisaris yang akan dipilih di dalam surat pemberitahuan RUPS, pengungkapan informasi total remunerasi masing-masing anggota Direksi/Dewan Komisaris, pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik bagi pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS, keberadaan setidaknya satu Direksi/Dewan Komisaris Independen wanita, struktur Komite Nominasi yang seluruhnya telah terdiri dari Direksi/Dewan Komisaris Independen, dan komposisi Direksi/Dewan Komisaris Non-Eksekutif Independen yang lebih dari 50% jumlah keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris. Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan agar regulator dapat segera menindaklanjuti kelemahan dalam penilaian ACGS yang terjadi sehingga kinerja bank dapat menjadi lebih baik serta meningkatkan sosialisasi penerapan tata kelola perusahaan yang berdasarkan ACGS agar mampu bersaing dengan perusahaan di negara ASEAN lainnya.

---

This thesis aims to analyze corporate governance implementation based on the assessment of the ASEAN Corporate Governance Scorecard. The objects chosen in this research are five Indonesian banking companies with ASEAN Asset Class predicate and two leading Singaporean banking companies as objects of comparison. The result of this research concluded that there are several aspects of assessment that cannot be fulfilled by Indonesian banking companies, such as the implementation of voting with an electronic polling system at the GMS, the presentation of the profiles of Directors/Commissioners to be elected in the notice of GMS, the disclosure of each Directors/Commissioners total remuneration, the implementation of electronic voting for shareholders that could not attend the GMS, the presence of at least one female Independent Directors/Commissioners, the structure of the Nomination Committee which consists entirely of Independent Directors/Commissioners, and the composition of Independent Non-Executive Directors/Commissioners that is more than 50% of the total members of the Directors/Commissioners. This research signals the regulators to immediately follow up on any unfulfilled ACGS assessment so that bank performance can be improved and upscale the socialization of ACGS to compete with companies in other ASEAN countries.