Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perkembangan di bidang Pasar Modal. Salah satu layanan yang muncul di tengah perkembangan tersebut ialah layanan Equity Crowdfunding. Di Indonesia, layanan ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan OJK No. 37 tahun 2018 tentang Equity Crowdfunding. Sebagai bagian dari layanan Pasar Modal, prinsip Keterbukaan Informasi merupakan bagian penting dari penerapan layanan Equity Crowdfunding. Prinsip keterbukaan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Pemodal. Selain itu penerapan prinsip ini juga dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan dari para Pemodal dalam menanamkan modalnya di perusahaan Penerbit. Oleh karena itu, prinsip ini harus dijamin melalui suatu sistem hukum yang baik, kelembagaan yang jelas, serta pelaksanaan penegakan hukum secara tegas dan adil.Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif, dimana penulis akan mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan tertulis yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam Equity Crowdfunding di Indonesia. Tulisan ini akan membahas mengenai penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Equity Crowdfunding di Indonesia, pengaturannya di Indonesia, apakah pengaturannya telah memberikan perlindungan optimal kepada Pemodal, serta perbandingan pengaturannya dengan pengaturan yang berlaku di Australia. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaturan keterbukaan informasi dalam platform equity crowdfunding yang berlaku di Indonesia

---

The development of information and technology has allowed innovation in the Capital Market. One of the services that emerge through the development is Equity Crowdfunding. In Indonesia, this service was enacted by Otoritas Jasa Keuangan through OJK Regulation No. 37 of 2018 regarding Equity Crowdfunding. As one of the services in the Capital Market, it is important to apply the disclosure of information principle in Equity Crowdfunding. This principle aims to give protection to its Investor. Moreover, this principle can help enhance the trust of the public to invest in Issuers’ companies. Therefore, this principle must be guaranteed through a good legal system, clear institutions, and the implementation of firm and fair law enforcement.

The writing method that is used in this writing is juridical normative method, where the author will systematically conduct written materials that refer to legal norms in laws and regulations relating to disclosure of information in Equity Crowdfunding in Indonesia. This writing will discuss the application of Disclosure of Information’s principle in Equity Crowdfunding in Indonesia, its regulation in Indonesia, has the regulation gave optimal protection to its Investor, and the comparison of Indonesia’s regulation with Australia’s regulation. Therefore, this writing is expected provide the information regarding the regulation of disclosure of information in the Equity Crowdfunding platform in Indonesia