Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal semakin kompleks dan canggih. hal ini
merupakan salah satu dampak dari semakin maju dan canggihnya teknik dan sistem
yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan berbagai macam hal
yang dapat dikategorikan tindak pidana dalam pasar modal. Sedangkan di Indonesia
skema ganti rugi yang dapat dilakukan oleh investor masih terhitung sangat samar,
tidak pasti, dan jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan
dengan Disgorgement dapat dikatakan sebagai remedial action yang diharapkan
dapat mencegah pihak yang melakukan pelanggaran. Tulisan ini akan membahas
bagaimana perbandingan dari disgorgement dan disgorgement fund dengan Dana
Perlindungan Pemodal Indonesia serta disgorgement dan disgorgement fund di
Amerika Serikat dengan metode penelitian yuridis normatif. Dengan skemanya
yang tidak sulit dan menjamin kepastian diterimanya ganti rugi oleh investor jika
dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya serta jumlah yang terhitung
besar jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya. Maka penerbitan
rancangan peraturan tentang Disgorgement dan Disgorgement Funds adalah sebuah
terobosan baru untuk industri pasar modal di Indonesia dalam menangani suatu
pelanggaran hukum, meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitas
penegakan hukum di bidang Pasar Modal serta merupakan suatu titik balik bagi
penerapan restorative justice terhadap kerugian yang dialami oleh pemodal yang
diakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan di bidang pasar
modal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti perincian
tentang subjek yang dapat menerima klaim dan penggunaan redaksi yang kurang
tepat dalam konsideransnya.
Capital market crimes and activities are getting more complex and sophisticated.These phenomenon are the impacts of increasingly advanced and sophisticatedtechniques and systems carried out by certain parties in doing various things thatcan be classified as capital market crimes. Whereas in the Indonesia Indemnityscheme, pertaining capital market crimes, at the moment, that can be executed byan investor can be considered as cryptic, uncertain, and, for the amount, is verymeasly. Hence, this disgorgement, as the new indemnity scheme, issued by theFinancial Services Authority can be considered as a remedial action that is expected to prevent parties to do such wrongdoing. This thesis will examine the comparison between the Indonesian version of disgorgement and disgorgement fund with the Investor protection fund also with the American Version of disgorgement and disgorgement fund by using juridical normative research method. Uncomplicated scheme and certainty on receiving of such indemnity by investor as well as a proportionate amount of indemnity compared to the previous regulation makes this draft regulation pertaining disgorgement and disgorgement funds is a breakthrough for the Indonesian Capital Market in handling violation, increasing protection towards investor, strengthening capital market law enforcement effectively, and constitute a turning point for restorative justices application against lossesencountered by investor caused by violation against the capital market law. Nevertheless, there are a few things that need to amend such as specification on thesubject suitable for receiving such claims and the use of inadequate words in itsconsideration