Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis pertanggungjawaban Uni Eropa terhadap sengketa kelapa sawit yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif, yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum atau aturan secara faktual pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kali ini Indonesia dihadapkan dengan sengketa perdagangan Internasional dengan Uni Eropa yaitu terkait dengan produk kelapa sawit. Uni Eropa dalam kebijakan RED II akan menghentikan pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar nabati pada tahun 2030, karena isu pengrusakkan lingkungan. Hal ini tentu berdampak pada perdagangan Indonesia, terutama dengan adanya penurunan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO ke Eropa secara bertahap dari tahun 2021 sampai di hilangkan pada tahun 2030. Hal ini akan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara Indonesia, pengurangan tenaga kerja, stok yang berlebihan, pengurangan devisa negara, dan mengurangi kesejahteraan petani dan pengusaha sawit Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia telah mengajukan gugatan ke WTO lewat badan penyelesaian sengketa WTO atas tindakan diskriminasi produk kelapa sawit. Kebijakan RED II dianggap telah membatasi akses pasar minyak sawit ke Eropa dengan regulasi dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan kesimpulan penulisan tesis ini kebijakan RED II telah melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional, bahwa kebijakan RED II tidak sesuai dengan aturan WTO, khususnya tentang perjanjian Technical Barriers to Trade, dan GATT 1994. Hasil penelitian menyarankan perlunya merevisi atau mengubah kebijakan RED II Uni Eropa untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan liberalisasi perdagangan sesuai dengan aturan WTO, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap produk minyak kelapa sawit dan produk produk lain kedepannya.

---

This thesis discusses the juridical review of the EU's responsibility for oil palm disputes in Indonesia. The research method used is a descriptive normative juridical study, which examines the factual implementation or implementation of legal provisions or rules on a certain legal event that occurs in society to achieve specified goals. This time Indonesia is faced with an international trade dispute with the European Union, which is related to palm oil products. The European Union in the RED II policy will stop the use of palm oil as a biofuel by 2030, due to issues of environmental destruction. This certainly has an impact on Indonesia's trade, especially with the gradual decline in exports of palm oil or CPO to Europe from 2021 until it is eliminated in 2030. This will result in losses to Indonesia's state income, reduction of labor, excessive stock, reduction of foreign exchange, and reduce the welfare of Indonesian palm oil farmers and entrepreneurs. Based on the results of the research, Indonesia has filed a lawsuit to the WTO through the WTO dispute resolution agency for discrimination against palm oil products. The RED II policy is considered to have limited market access for palm oil to Europe with its regulations and requirements. Based on the conclusion of this thesis, the RED II policy has violated the provisions in the international trade agreement, that the RED II policy is not in accordance with the WTO rules, especially regarding the Technical Barriers to Trade agreement, and GATT 1994. The results of the study suggest the need to revise or change the EU RED II policy to adapt to the development of trade liberalization in accordance with WTO rules, so as not to cause harm to palm oil products and other products in the future.