Tesis ini mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaanasuransi yang dicabut izin usaha dan kepailitannyaoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)ke pengadilan berdasarkan Undang-undang perasuransian dan Undang-undangmengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, denganpermasalahan: 1 Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransiandan kepailitan dalam melindungi tertanggung; dan 2 bagaimana pelaksanaanperlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaan asuransi yang izin usahanyadicabut dan diajukan pailit oleh OJK sesuai dengan ketentuan dibidang perasuransiandan kepailitan serta ketentuan lainnya dikaitkan dengan Putusan Mahkamah AgungNomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahdengan menggunakan metode yuridis dan normatif serta teori yang digunakan adalahteori perlindungan hukum. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwaperlindungan hukummasih belum memadai sebagaimana yang terjadi pada pencabutanizin usaha dan kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya hingga saat ini belum adakepastian pemenuhannya kepada tertanggung karena tidak serta merta hak tertanggungmerupakan yang didahulukan, tidak ada batasan waktu bagi kurator melakukanpemberesan dan tidak ada jaminan kepastian hukum tagihan tertanggung terbayarkandari harta pailit. Untuk itu perlu adanya program penjaminan polis melaluipembentukan undang-undang.

---

This thesis reviews the legal protection of the insured of an insurance company which

business license has been revoked by the Financial Services Authority (OJK) and declared

bankrupt by the court at the request of OJK based on insurance laws and laws regarding

bankruptcy and postponement of debt payment obligations, with the following problems: 1

What are the provisions of laws and regulations - insurance and bankruptcy legislation in

protecting the insured; and 2 how is the implementation of legal protection for the insured of

the insurance company which business license has been revoked and filed for bankruptcy by

the OJK in accordance with the provisions in the field of insurance and bankruptcy and other

provisions related to the Supreme Court Decision Number: 408 K / Pdt.Sus-Pailit / 2015. The

method used in this research is juridical and normative methods and the theory used is the

theory of legal protection. From the results of this study, the author concludes that the legal

protection for the insured is still inadequate, as happened in the revocation of the business

license and the bankruptcy of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, until now there is no

certainty of fulfillment to the insured because the insured's rights are not necessarily

precedent, there is no time limit for the curator to make settlement and there is no guarantee

of legal certainty that the insured's bill will be paid from the bankruptcy estate. For this

reason, it is necessary to establish policyholders guarantee program through the formation

of a law.