Dalam melakukan pengelolaan sungai di Daerah, Pemerintah Daerah perlu untuk berkoordinasi dengan Daerah lain dan juga Pusat mengingat adanya pertemuan wilayah sungai yang berada dalam kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan hal ini yang bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain kewenangan pengelolaan sungai di Indonesia, hubungan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan sungai, dan kewenangan DKI Jakarta secara khusus dalam pengelolaan sungai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dalam hal ini penulis melakukan studi pustaka dilengkapi dengan wawancara terhadap beberapa narasumber. Hasil dari penelitian bersifat deskriptif-analitis, di mana Penulis menjelaskan kondisi pengelolaan sungai oleh Pemerintah Daerah di Indonesia, secara khusus Pemerintah DKI Jakarta. Penulis mendapati permasalahan dalam hal kesepahaman dan koordinasi yang belum sempurna dalam pelaksanaan pengelolaan sungai. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran dalam hal kesepahaman wilayah dan kewenangan, perbaikan komunikasi dan koordinasi, serta pelayanan sistem informasi yang lebih optimal demi transparansi hasil kinerja.

---

In carrying out regional river management, the regional government should coordinate with other regions or the central government in consideration of converged river regions. Therefore, the author felt the need to do a further research which is especially intended to find out some of the followings: the authority of river management in Indonesia, relation between the central government and regional government in river management, and the authority of DKI Jakarta specially in river management. This research exert normative-juridical method which led the author to perform some literature reviews equipped by interviews with the sources. The result of this research is analytical descriptive, in which the author explains the condition of river management conducted by the regional government in Indonesia, specially the regional government of DKI Jakarta. The author finds rudimentary understanding and coordination to be the main problems within the execution of river management. From the result of the research, the author offers some suggestions in terms of understanding the regions and authority, improving communication and coordination, and also optimizing the information-system services in the interest of transparency of performance results.