Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan barang secara elektronik di Kemenristekdikti. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Jumlah kasus korupsi di sektor pengadaan menempatkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang paling rentan korupsi. Sehubungan dengan ini, LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 12 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Kemenristekdikti berdasarkan tujuh prinsip pengadaan sudah terlaksana dengan baik diantaranya prinsip efisien dari segi waktu, biaya dan sumber daya manusia, efektif dalam proses tanya jawab, transparan dalam proses diskusi dan menyanggah serta komunikasi, terbuka dalam informasi pengadaan, bersaing secara sehat antara penyedia, adil dalam melakukan pengadaan tanpa intervensi dari luar, dan akuntabel dari sisi dokumentasi dan pengawasan yang sudah terlaksana dengan baik. Selain itu berdasarkan delapan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-procurement diantaranya kepemimpinan organisasi, perencanaan dan manajemen, kebijakan e-procurement, manajemen sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, standar pelaksanaan, infrastruktur teknologi informasi dan web dan sistem e-procurement. Dari delapan faktor tersebut, ditemukan kendala pada sistem laporan keuangan pengadaan yang belum tersinkronisasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya laporan keuangan pengadaan dalam laporan tahunan Kemenristekdikti.

---

This study aims to analyze the implementation and the factors that influence the successful implementation of electronic procurement at the Ministry of Research, Technology and Higher Education. Procurement of goods/services is a form of public service. The number of corruption cases in the procurement sector places the procurement as the most vulnerable sector to corruption. Therefore, the Government of Indonesia has carried out administrative reforms by adopting electronic procurement (e-procurement). This study uses a post-positivist approach with data collection methods through in-depth interviews with 12 informants. This study's results indicate that the implementation of e-procurement at the Ministry of Research, Technology and Higher Education has been carried out well, including the efficiency in terms of time, cost and human resources, and the effectiveness in the question-and-answer process. The study also found adequate transparency in the discussion, communication, and feedback process; the openness of the procurement information; fair competition among providers; free of outside intervention; and accountability of controlling and documentation. Furthermore, this study underlines factor that influences the implementation and found that the procurement financial reporting system had not been adequately synchronized, resulting in the non-fulfilment of the procurement financial reports in the Kemenristekdikti annual report