Dengan ditetapkannya RPJMN 2020-2024, penerapan manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi seluruh instansi pemerintah. Manajemen risiko harus diterapkan dalam mengelola kinerja, guna mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam RPJMN. Kementerian X sebagai lembaga negara tidak terlepas dari risiko, beberapa kali menjadi sorotan media dalam sejumlah kasus, mulai dari masalah korupsi, masalah keimigrasian, penegakan hukum hingga kerusuhan di penjara. Makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Kementerian X dan peran Inspektorat Jenderal sebagai audit internal dalam manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan ISO 31000: 2018 dan standar yang dikeluarkan oleh IIA. Hasil penelitian berupa evaluasi dan saran untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan peran audit internal untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko di Kementerian X masih dalam tahap pengembangan dan berada pada level risk aware. Struktur manajemen risiko dan budaya sadar risiko belum terbentuk, dibutuhkan komitmen pimpinan untuk hal tersebut. Selain itu, terdapat kelemahan pada Formulir Manajemen Risiko dan Peraturan Menteri X, penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan. Inspektorat Jenderal belum menjalankan peran intinya sebagai lini ketiga dalam memberikan asurans atas penerapan manajemen risiko, karena masih fokus pada kegiatan asistensi manajemen risiko dan peran konsultasinya

---

With the enactment of RPJMN 2020-2024, implementing risk management is a must for all government institutes. Risk management must be applied in managing institute performance, in order to support the achievement of the objectives set out in the RPJMN. Ministry of X as a state institution is inseparable from risk. It has been in the media spotlight several times in a number of cases, ranging from issues of corruption, immigration issues, law enforcement until riots in prison. The paper aims to evaluate the application of risk management in X Ministry and the role of the Inspectorate General as an internal audit in risk management. This research uses descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection methods were carried out in the form of observations and interviews. The evaluation was carried out using ISO 31000: 2018 and the standards issued by IIA. The results of the study are evaluations and suggestions for improving the effectiveness of risk management and the role of internal audit to provide added value, improve performance and achieve organizational goals. The implementation of risk management in X Ministry is still in the development stage and is at the level of risk aware, it has not been implemented in all work units. The risk management structure and risk awareness culture have not been establish, it requires leadership commitment. In addition, there are weaknesses in risk management tools and Ministerial Regulation X, this study provides recommendations for improvement. The Inspectorate General has not yet carried out its core role as a third line in providing assurance for the implementation of risk management, because it still focuses on risk management assistance activities and its consultancy role