UI - Skripsi Membership :: Back

UI - Skripsi Membership :: Back

Judicial Restraint dan Judicial Activism dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum = Judicial Restraint and Judicial Activism in Dispute Settlement of General Election Results

Muhamad Ziadatur Rizqi; Fitra Arsil, supervisor; Qurrata Ayuni, supervisor; Nur Widyastanti, examiner; Mohammad Novrizal, examiner; Yunani Abiyoso, examiner; Ryan Muthiara Wasti, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020)

 Abstract

Pemilu merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyatnya dan pencerminan dari sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten dengan berdasar kepada asas yang dituangkan secara tegas dalam Konstitusi, yang mana dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran dari institusi pengadilan yang berkewajiban untuk bertindak imparsial serta efektif dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. MK sebagai institusi pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara PHPU, dalam praktiknya, baik putusan yang dikeluarkan dalam Pemilu maupun Pemilukada sering megeluarkan putusan yang bersifat “kontroversial” dan problematik yang mana menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta ahli hukum karena dianggap kurang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Mengingat kekuatan putusan yang dikeluarkan MK sangat “kuat”, MK diharapkan dapat menentukan metode atau konsep pendekatan yang tepat dalam menjawab segala isuisu konstitusionalitas yang ada. Diantara bentuk metode atau konsep pendekatan yang dilakukan oleh Hakim MK dalam menyelesaikan PHPU adalah judicial activism dan judicial restraint, dimana konsep tersebut dianggap oleh beberapa orang memiliki hal yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya.

Election is a mechanism provided by the state in fighting for all the needs of its people and a reflection of the democratic system. The election in Indonesia is carried out consistently based on the principles expressly stated in the Constitution, which is also influenced by several factors. One of these factors is the role of the court institution which is obliged to act impartially and effectively in overseeing the implementation of the Election. The Constitutional Court as a court institution that has the authority to settle PHPU cases, in practice, both decisions issued in the General Election and regional head elections, often issue decisions that are “controversial” and problematic which lead to pros and cons among the public and legal experts because they are deemed insufficient to give a sense justice to society. Considering the strength of the decisions issued by the Constitutional Court is very "strong", the Court is expected to be able to determine the method or concept of the right approach in answering all existing constitutionality issues. Among the methods or concepts used by the Constitutional Court Judges in resolving the PHPU were judicial activism and judicial restraint, where these concepts were considered by some to have contradicting matters with one another

 Digital Files: 1

Shelf
 S-Muhamad Ziadatur Rizqi.pdf :: Download

LOGIN required

 Metadata

Collection Type : UI - Skripsi Membership
Call Number : S-Pdf
Main entry-Personal name :
Additional entry-Personal name :
Additional entry-Corporate name :
Study Program :
Subject :
Publishing : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
Cataloguing Source LibUI ind rda
Content Type text
Media Type computer
Carrier Type online resource (rdacarries)
Physical Description xiii, 375 pages: illustration; appendix
Concise Text
Holding Institution Universitas Indonesia
Location Perpustakaan UI
  • Availability
  • Review
  • Cover
Call Number Barcode Number Availability
S-Pdf 14-22-90809917 TERSEDIA
Review:
No review available for this collection: 20515083
Cover