Penelitian ini membahas mengenai efektivitas penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) atau ‘GCG’ sebagai salah satu upaya restrukturisasi perseroan yang sedang mengalami kondisi finansial yang buruk. Langkah penerapan tersebut juga mencerminkan hubungan indikasi hostile takeover dengan tindakan Dewan Komisaris dalam menerapkan GCG berdasarkan kewenangannya. Peran Notaris dalam mendukung perseroan memenuhi kewajiban administratifnya pun merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi GCG pada kasus posisi. Penelitian ini menggunakan metode berbentuk yuridis normatif dengan peninjauan terhadap aspek-aspek hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penerapan GCG. Tipologi penelitian tesis ini adalah deskriptif sebagaimana penulis menjelaskan dan menjabarkan gambaran objek penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Meninjau dari tindakan Dewan Komisaris terhadap Direksi yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, penerapan GCG pada kasus posisi telah efektif dilakukan oleh perseroan sehingga kegiatan usaha perseroan tetap dapat berjalan. Indikasi tindakan hostile takeover juga disimpulkan tidak relevan dengan adanya ketentuan Pasal 125 UUPT dan tidak adanya pengalihan kendali perseroan secara paksa. Kewenangan Dewan Komisaris juga disimpulkan bersifat luas dan untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada ketentuan yang tertera di undang-undang terkait namun tetap di bawah naungan pemegang saham. Guna meningkatkan efektivitas penerapan GCG, dapat disusun peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlandaskan pendekatan ‘fiduciary duty’ untuk meningkatkan kualitas disiplin, kinerja, dan integritas Direksi terhadap perseroan. Peningkatan frekuensi rapat gabungan organ perseroan juga akan meminimalisir potensi pelanggaran terhadap kepentingan perseroan.

---

This research elaborates primarily regarding the effectivity in implementing Good Corporate Governance (GCG) as one of the restructuring actions upon the deteriorating financial condition of the company. The implementation process itself reflects the correlation between the hostile takeover indication and the action of The Board of Commissioners in exercising their authority within the GCG implementation. The role of Notary in supporting the company towards its administrative compliance is also the crucial part which has to be inseparable in the GCG realization within the case study. The writer uses juridical-normative method in producing this thesis within analysis on the stipulated rules and acts pertaining the implementation of GCG. This thesis is rather a descriptive type within the elaboration being made upon the the research object entirely and systematically. Evaluating from the action took by the Board of Commissioners as the Directors did not fulfill their responsibility properly, it can be concluded that the implementation of GCG in order to sustain the company in the case study was a major success. The alleged hostile takeover action apparently is irrelevant as to the stipulation on Article 125 of Indonesian Company Law and the fact that there has never been a control-shifting in the company. The authority of Board of Commissioners too should be perceived more comprehensively, not delimited to the stipulation of Indonesian Company Law but still in the compliance towards shareholders. To enhance the effectiveness in GCG implementation, a stipulation should be established based on ‘fiduciary duty’ principles to improve the quality of disciplinary values, performance, and integrity of the Directors towards the company. The more frequent integrated meeting between Board of Directors and Board of Commissioners would also diminish the potential infringement towards the interest of the company.