Berisiknya dengungan para buzzer politik dapat menurunkan kualitas ruang publik dan demokrasi apabila berlangsung berkepanjangan. Fabrikasi percakapan, perang tagar serta disinformasi yang diproduksi oleh para pendengung politik dapat menimbulkan distorsi di ruang publik, mengaburkan batas antara aspirasi publik yang otentik dengan aspirasi rekaan. Kehadiran UU ITE dan Peraturan KPU belum mengatur tentang buzzer politik. Pengaturan dalam UU ITE Pasal 45A ayat (1), dianggap belum mampu menjerat tindakan buzzer politik yang bekerja dalam media sosial. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pelibatan buzzer politik di media sosial guna mendongkrak suara pada pemilihan umum sungguh tidak tepat. Yang terjadi adalah realitas semu, karena dukungan yang diciptakan adalah dukungan yang dimobilisir dan memanipulasi kesadaran publik. Perlu didorong pencerdasan publik, sehingga akan terbentuk koneksi publik yang saling mengontrol. Peran dari elemen-elemen seperti organisasi masyarakat, kelompok intelektual, dan masyarakat luas yang harus saling terhubung agar membangun jaringan pesan yang kuat untuk melawan buzzer politik. Diharapkan juga ada pengaturan secara legal buzzer politik tersebut bekerja untuk siapa, di bawah agency apa, apakah dia terdaftar di agency itu, didanai oleh siapa dia. Hal ini juga tentunya dengan syarat mereka bergerak dengan akuntabel dan transparan.

---

The noise of political buzzers can degrade the quality of public space and democracy if it lasts a long time. The fabrication of conversations, hashtag wars and disinformation produced by political buzzers can create distortions in public spaces, blurring the line between authentic public aspirations and engineering aspirations. The presence of ITE Law and KPU Regulations has not regulated the political buzzer. The regulation in ITE Law Article 45A paragraph (1), is considered not able to ensnare the actions of political buzzers who work in social media. The approach is done by using normative analysis methods both with statutory approaches and analytical approaches. The involvement of political buzzers on social media to boost the vote in the general election is not appropriate. What happens is pseudo reality, because the support created is the support that mobilized and manipulated the public consciousness. It needs to be encouraged by the public, so that there will be a public connection that controls each other. The role of elements such as community organizations, intellectual groups, and the wider community must be interconnected in order to build a strong message network to counter political buzzers. It is also expected that there is a legal arrangement of the political buzzer working for whom, under what agency, whether he is registered with that agency, funded by who he is. It is also of course on the condition that they move accountable and transparent.