Radikalisme masih menjadi ancaman yang besar bagi ketahanan ideologi negara Indonesia. Pasca reformasi dan terbukanya segala informasi, membuat perkembangan radikalisme dan perilaku teror semakin meluas. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan harus mampu menerapkan pendekatan yang tepat untuk melakukan pencegahan radikalisme di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan dari program pencegahan radikalisme yang dilakukan oleh Direktorat Pencegahan dan Direktorat Deradikalisasi BNPT serta merumuskan analisis penggalangan intelijen dengan menggunakan RASCLS-MICE dalam program pencegahan radikalisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengolahan data dan analisis menggunakan triangulasi data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara narasumber dan studi kepustakaan baik buku, jurnal, media, dan berita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan radikalisme yang dilakukan oleh BNPT terbagi dalam dua direktorat, yaitu Direktorat Pencegahan dan Direktorat Deradikalisasi. Direktorat Pencegahan memiliki beberapa cakupan bidang yang bertujuan untuk mencegah masyarakat umum dan kelompok rentan untuk tidak terpapar faham radikalisme. Kemudian Direktorat Deradikalisasi memiliki cakupan bidang yang bertujuan untuk mengembalikan para napiter, eks napiter, dan keluarganya kepada ideologi Pancasila dan NKRI. Serta mencegah agar tidak kembali kepada jaringan/kelompoknya dan melakukan aksi teror. Dalam melaksanakan program pencegahan radikalisme, pendekatan RASCLS-MICE dan Cultural Intelligence diterapkan oleh BNPT. Namun terdapat beberapa pendekatan yang tidak diterapkan oleh masing-masing direktorat seperti, pendekatan Scarcity dan Coercion tidak diterapkan dalam Direktorat Deradikalisasi. Kemudian pendekatan Commitment tidak diterapkan dalam Direktorat Pencegahan.

---

Radicalism is still a big threat to the resilience of the Indonesian state ideology. After the reformation and the opening of all information, the development of radicalism and terror behavior became more widespread. National Counter Terrorism Agency (BNPT) as an institution that has the duty and authority to carry out prevention must be able to apply the right approach to prevent radicalism in Indonesia. This study aims to determine the form of implementation of the radicalism prevention program carried out by the Directorate of Prevention and the Directorate of Deradicalization of the BNPT and to formulate an analysis of intelligence gathering using RASCLS-MICE in the radicalism prevention program in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative. Data processing and analysis techniques use data triangulation. Sources of data used in this research are interviewees and literature studies both books, journals, media, and news. The results of this study indicate that the implementation of the radicalism prevention program carried out by BNPT is divided into two directorates, namely the Directorate of Prevention and the Directorate of Deradicalization. The Directorate of Prevention has several scopes of fields that aim to prevent the general public and vulnerable groups from being exposed to radicalism. Then the Directorate of Deradicalization has a scope of fields that aims to return convicts, ex-convicts, and their families to the ideology of Pancasila and the Unitary Republic of Indonesia. And prevent them from returning to their networks/groups and carrying out acts of terror. In implementing the radicalism prevention program, the RASCLS-MICE and Cultural Intelligence approaches are applied by BNPT. However, there are several approaches that are not applied by each directorate, such as the approaches Scarcity and Coercion that are not applied in the Directorate of Deradicalization. Then the approach is Commitment not applied in the Prevention Directorate.