Latar Belakang: Dalam pemberian pelayanan kesehatan dan non kesehatan dituntut untuk melakukan sebaik mungkin. Proses peningkatan kesehatan dapat dilakukan dengan melakukan penguatan terhadap pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit. Tujuan: Tujuan dari penelitian melakukan analisis implementasi indikator SPM IGD pada KMK No. 129 tahun 2008 di IGD Rumah Sakit “Sehat” Depok. Metode Penelitian: Desain pada penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan Jenis Penelitian Rapid Assesment Procedure. Hasil: Pada komponen input, pengambilan kebijakan melalui proses multi pimpinan, SDM masih belum pernah diadakan pelatihan kegawatdaruratan yang tersertifikasi, SOP keperawatan dan medis di IGD berjumlah 116. Sarana dan prasarana IGD masih belum sesuai dengan Permenkes RI No.47 tahun 2018. Pada komponen proses terdiri dari perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Pada komponen output terdapat indikator yang belum sesuai dengan SPM, pada indikator pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS hasil capaian 71%, keterserdian tim penanggulangan bencana tersedia satu tim, namun belum ada SK dari pimpinan. Kesimpulan: Belum tercapainya keseluruhan indikator pada SPM mengindikasikan bahwasanya mutu pelayanan dasar pada IGD Rumah Sakit “Sehat” Depok belum maksimal dalam implementasi dan pelaksanaanya. Saran: Melakukan optimalisisi pada SPM dengan mengadakan pelatihan dan penurunan SK untuk tim bencana di IGD.

---

Background: In the term of providing both health and non-health services, we are required to do our best. The process of improving public health can be undertaken by strengthening health services in the hospitals. Objectives: The purpose of this research is to analyze the implementation of the indicators of SPM IGD in KMK No. 129 of 2008 in the emergency room of Sehat Hospital in Depok. Research Methods: The design of this study uses a qualitative approach with Rapid Assessment Procedure. Results: Based on the input component, the hospital’s policy-making through a multi-leader process, the hospital’s human resources have never been held a certified emergency training while nursing and medical SOPs in the emergency room is 116. The emergency room facilities are still not following the Minister of Health Regulation No. 47 of 2018. Based on the process component, it consists of planning, decision making, organizing, leadership, and controlling. Based on the output component, the indicators are not following the SPM, the indicators of certified emergency service providers still use BLS/PPGD/GELS/ALS, which results in 71% (standard 100%), the disaster management team is only one team and there is no a decree from the director. Conclusion: The lack of positive results of all indicators in SPM indicates that the quality of basic services in Depok Sehat Hospital’s emergency room has not been maximally implemented. Suggestion: The hospitals’ stakeholder optimizes the SPM through certified training and the director signs the decree for the disaster management team in the emergency room.