Aktor swasta (non-negara) telah menjadi suatu entitas yang penting kajian Hubungan Internasional. Pada periode pasca-Perang Dingin, seiring dengan fenomena globalisasi dan persebaran neoliberalisme, muncul aktor swasta yang bergerak secara transnasional. Para akademisi memberikan istilah tata kelola swasta transnasional sebagai gambaran terhadap peranan aktor swasta yang turut menetapkan standar, norma, dan aturan pada berbagai isu-isu. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur tentang tata kelola swasta transnasional. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini mengelompokkan literatur berdasarkan bahasan dominan yang muncul, yakni: (1) aktor yang berperan dalam tata kelola swasta transnasional, (2) motif terbentuknya tata kelola swasta transnasional, (3) model kerja tata kelola swasta transnasional, dan (4) pandangan kritis terhadap tata kelola swasta transnasional. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk memetakan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam bahasan topik ini. Selain itu, tulisan ini juga memetakan sejumlah tren dalam kajian tata kelola swasta transnasional, seperti persebaran asal penulis dan perspektif yang digunakan penulis. Karya Akhir ini menemukan beberapa konsensus, yakni menguatnya aktor swasta, tidak adanya bentuk tunggal dari tata kelola swasta transnasional, dan potensi negara dalam mempengaruhi dinamika tata kelola swasta transnasional. Sedangkan dari sisi perdebatan, terdapat perdebatan tentang telaah definisi dan konsep tata kelola swasta transnasional, legitimasi dan akuntabilitas, efektivitas, serta relasi negara dengan tata kelola swasta transnasional. Tulisan ini juga mengidentifikasi adanya dominasi oleh penulis yang berasal dari dunia utara. Adapun perspektif yang dominan dari para penulis tata kelola swasta transnasional adalah liberalisme. Karya Akhir ini kemudian memberikan rekomendasi agenda penulisan di masa mendatang dan menekankan pada upaya penulisan tata kelola swasta transnasional dengan perspektif yang beragam. Dari segi praktis, tulisan ini merekomendasikan agar Indonesia dapat memanfaatkan kapabilitas tata kelola swasta transnasional untuk pembangunan yang berkelanjutan, di samping tetap waspada terhadap otoritas swasta tersebut.

---

Private (non-state) actors have become an important entity in International Relations Studies. In the post-cold war period, the role of these private actors emerged as those who have authority in global governance. The emergence of private actors who move transnationally is associated with the phenomenon of globalization and the spread of neoliberalism. Academics give the term transnational private governance as a description of the role of private actors who set standards, norms, and rules on various issues, such as the environmental, human rights, workers' rights, etc. This paper aims to review the development of the literature on transnational private governance. Using taxonomy method, this paper classifies the dominant theme-based categories which consist of: (1) actors who play a role in transnational private governance, (2) the motive for the formation of transnational private governance, (3) the working model of transnational private governance, and (4) a critical view of transnational private governance. This literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. In addition, this paper also seeks to show some trends in the literature of transnational private governance, such as the distribution of the author's origin and the perspective used by the authors. This Final Works finds several consensuses, namely the strengthening of private actors, the absence of a single form of transnational private governance, and the potential of the state in influencing transnational private governance. Meanwhile, there are debates about the study of definition and concept of transnational private governance, legitimacy and accountability, effectiveness, and the relationship between state and transnational private governance. In addition, the literatures are dominated by authors from the Global North. Liberalism is the dominant perspective used by the authors. It then recommends research agendas in the future and highlights the need to write about transnational private governance with various perspectives. From a practical point of view, this paper recommends that Indonesia can take advantage of the transnational private governance for sustainable development purposes, while remaining vigilant against these private authorities.