Pejabat Sementara Notaris seharusnya memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya. Hal ini disebabkan karena pejabat sementara Notaris juga memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dengan Notaris yang digantikannya. Wewenang dan kewajiban tersebut yaitu mengenai pembuatan akta autentik oleh dan di hadapannya. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terdapat kewenangan Notaris bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan pertanahan. Hal tersebut yang menjadi bersinggungan terhadap kewenangan pejabat sementara Notaris jika dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (2) UUJN atau kewenangan PPAT. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr terdapat pejabat sementara Notaris yang membuat dan menandatangani akta pertanahan yang bukan kewenangannya. Oleh karena itu, permasalahan yang akan diteliti adalah batasan antara tugas dan wewenang Pejabat Sementara Notaris dengan tugas dan wewenang PPAT dan pertanggungjawaban Pejabat Sementara Notaris terhadap akta PPAT yang dibuat tidak dalam kapasitasnya sebagai PPAT terkait Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dengan demikian, hasil analisis dari penelitian ini bahwa kewenangan pejabat sementara Notaris dalam membuat akta pertanahan bukan menjadi kewenangannya karena pejabat sementara Notaris hanya sebagai seseorang yang ditunjuk oleh MPD untuk menyelesaikan pekerjaan Notaris yang meninggal dunia. Akibat yang ditimbulkan adalah penurunan kekuatan alat bukti akta autentik menjadi akta di bawah tangan dan pejabat sementara Notaris harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

---

Special Substitute Notaries are expected to have a sense of responsibility in carrying out their duties. The reason is because Special Substitute Notaries also bear the same authorities and obligations as the Notary whom they substituted, with regard to the drawing up of authentic deeds by and before them. Article 15 paragraph (2) letter f of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position contains the authority of Notaries, in which a Notary is authorized to draw up authentic deeds related to land. This may intersect with the authority of the Special Substitute Notary in relation to Article 33 paragraph (2) of the UUJN, or the authority of the PPAT. This is evident in Singaraja District Court Decision Number: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr, in which a Special Substitute Notary had drawn up and signed land deed, which is not within the scope of their authority. Therefore, the problems to be examined are regarding to the dividing line between the authorities and obligations of the Special Substitute Notary and the authorities and obligations of the PPAT. As well as the accountability of the Special Substitute Notary for the PPAT Deed that they had drawn up without any handover of PPAT Protocol, in relation to Singaraja District Court Decision Number: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr. Normative juridical research with descriptive research typology was used to answer those problems. The results of the Author’s analysis showed that the Special Substitute Notary’s act in drawing up land deeds is not performed within their authority, as they are acting only as someone appointed by the MPD to complete the works of a Notary who has died. The resulting consequence is the degradation of evidentiary power of such deed, from an authentic deed to an underhand deed, and such Special Substitute Notary shall be held accountable to the aggrieved parties.