Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan terkait sistem informasi dalam penyelesaian permohonan pengembalian dan pembebasan PPN oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Direktorat Jenderal Pajak tengah menggencarkan digitalisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dari Reformasi Perpajakan. Namun demikian, hasil observasi di KPP Badan dan Orang Asing menunjukkan bahwa proses pengembalian dan pembebasan PPN untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional belum didukung oleh sistem informasi yang memadai. Analisis permasalahan dan analisis sistem informasi dilakukan menggunakan teori pemangku kepentingan dan kemudian dianalisis dengan metodologi Framework for the Application of Systems Thinking (FAST). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di KPP Badan dan Orang Asing. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi menyebabkan proses pengembalian dan pembebasan PPN untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu, analisis sistem informasi dalam penelitian ini menghasilkan desain logis (logical design) dan prototipe sistem informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perancangan sistem informasi pengembalian dan pembebasan PPN untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional.

---

This research aims to examine further the problems arise due to the current system implemented by the DGT in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations as well as to analyze information system which accommodates stakeholders’ needs. The DGT is intensifying digitization of tax administrations as part of Tax Reform. However, the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations is not equipped with integrated information system. The problems in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations were analyzed using stakeholder theory while solutions for the problems were analyzed using Framework for the Application of Systems Thinking (FAST) methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The data collection is held through observation in Foreign Corporate and Individual Tax Office, document analysis, and interviews with parties involved in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations in the DGT. This research finds that the absence of integrated information system in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations in the DGT leads to ineffectiveness and inefficiencies. This research resulted logical design and a web-based information system prototype as material considerations in the development of VAT restitution and exemption information system for Diplomatic Representatives and International Organizations.