Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana. Sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas intelektual berkemungkinan besar tidak mendapat keadilan ketika terlibat dengan hukum. Penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana perlu perhatian khusus dalam menilai kesalahan yang dilakukannya. Penelitian ini berfokus untuk melihat ketentuan hukum acara pidana di Indonesia yang mengatur mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana, dan melihat pertimbangan hakim terhadap disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana ditinjau dari Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, Putusan No.290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng, Putusan No. 628/Pid.Sus/2012/PN.Sim, dan Putusan No. 141/Pid.B/2010/PN.Kbm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pikir hakim dalam pertimbangannya ketika memutus perkara yang melibatkan disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi komparatif pada beberapa putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim untuk memutus perkara disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana tidak mempunyai standar yang jelas, karena hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli dan melakukan penilaiannya sendiri. Kebebasan pada pertimbangan hakim tersebut membuat hukuman bagi disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana menjadi beragam dan tidak sesuai kebutuhan.

---

This study examines about Judge’s consideration towards disabled intellectuals who performed criminal offense. As a vulnerable group, the disabled intellectual minority have a high possibility to do not win any justice when they are involved into law. People with intellectual disabilities who commit criminal offense absolutely need more attentiveness from the Judge to evaluate their guilt. Furthermore, this research focuses on observing the law provision of a criminal procedure in Indonesia that regulates the Judge’s consideration for returning a verdict over any criminal case and the disabled intellectuals who has committed criminal offense that is assessed according to the Verdict No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, Verdict No.290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng, Verdict No. 628/Pid.Sus/2012/PN.Sim, and Verdict No. 141/Pid.B/2010/PN.Kbm. Therefore, this research purposes to examine the Judge’s paradigm of consideration at determining a case which involves the disabled intellectuals as a suspect of criminal offense in Indonesia. In addition, this study uses normative jurisprudence methodology also comparative study that applied to examine the court judgement. Thus, the result of this study presents that the Judge’s consideration in order to determine a disabled intellectual’s criminal offense obtained unclear qualification for the reason that the Judge is able to exclude Expert’s testimony over returning a judgement. The independency of the Judge consideration generates various irrelevant punishments for disabled intellectual defendant.