Perseroan terbatas wajib untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham yang telah ada atas saham baru yang dikeluarkannya, atau dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Atas kewajiban untuk menawarkan saham baru tersebut terdapat beberapa pengecualian, dimana salah satunya adalah dalam hal konversi utang menjadi penyertaan saham dalam perseroan terbatas yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengecualian tersebut kerap kali menimbulkan terdilusinya saham yang dimiliki oleh pemegang saham seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu terkait akibat hukum konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan yang mengakibatkan dilusi saham, fakta dan penerapan hukum atas gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan perbandingan ketentuan mengenai permodalan dan saham perseroan terbatas dalam kaitannya dengan konversi utang sebagai kompensasi tagihan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 dan 2007. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menyatakan bahwa konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan dianggap sebagai setoran saham sepanjang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Terhadap pemegang saham yang dirugikan haknya atas konversi utang tersebut, tidak terdapat perlindungan hukum secara spesifik, namun pemegang saham terkait dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan/atau meminta sahamnya untuk dibeli kembali oleh perusahaan dengan harga yang wajar. Penerapan hukum terkait dengan gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017 sebagian telah tepat, kecuali terkait dengan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Perbedaan pengaturan mengenai konversi utang sebagai kompensasi tagihan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 dan 2007 adalah dalam rezim yang berlaku saat ini, pemegang saham yang telah ada tidak memiliki hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari perseroan dalam hal perseroan melakukan penerbitan saham baru yang diakibatkan karena konversi utang tersebut, hal mana dapat memberikan risiko terdilusinya persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

---

A limited liability company is obliged to offer shares to the existing shareholders prior the issuance of new shares, or known as pre-emptive rights. There are several exemptions to the obligation to offer the new shares, one of which is the debt to equity conversion relating to shares subscription in a limited liability company which has been approved by the General Meeting of Shareholders. The exemption often leads to dilution of shares owned by the existing shareholders as can be seen in the Supreme Court of Indonesia’s Decision Number 118 PK/Pdt/2017. The issues in this thesis are related to legal consequences of debt to equity conversion as a form of claims compensation resulting dilution of shares, legal fact and application regarding claim for cancellation of the General Meeting of Shareholders’ Resolutions and comparison of the provisions regarding capital and shares of a limited liability company in relation to debt to equity conversion in the Limited Liability Company Law 1995 and 2007. This study is carried out in normative-jurisdictional approach with explanatory research as a type of research. The outcome of this study shows that the debt conversion as a form of claim compensation is considered as subscription of shares as long as it has met the terms and conditions stipulated by the laws and regulations and the articles of association of related company. There is no specific legal protection against shareholders whose rights have been impaired, however, the relevant shareholders may submit a lawsuit to a district court and/or request the company to buy back their shares at a fair price. Supreme Court of Indonesia’s Decision Number 118 PK/Pdt/2017 regarding the claim for cancellation of the General Meeting of Shareholders’ Resolutions Statement is partly correct, except concerning the call for the General Meeting of Shareholders period. The difference in regulation regarding debt to equity conversion in the Limited Liability Company Law of 1995 and 2007 is that in the current regime, existing shareholders do not have the right to obtain a prior offer from the company prior to the issuance of new shares. because of the debt conversion, which can give the risk of diluting the percentage of share ownership owned by shareholders which may lead to dilution of the percentage of share ownership owned by the existing shareholders.