Pemerintah ingin melakukan perubahan Kontrak Bagi Hasil skema Cost Recovery menjadi skema Gross Split, khususnya pada sektor hulu minyak dan gas bumi. Penggunaan skema Cost Recovery dianggap merugikan keuangan negara karena biaya operasi akan digantikan oleh pemerintah. Skema Cost Recovery masih dianggap menguntungkan bagi kontraktor, membuat kontraktor akan tetap menggunakan skema Cost Recovery selama masih dapat diterapkan dalam Kontrak Bagi Hasil. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 yang berisikan mengenai fasilitas-fasilitas atau insentif pajak untuk penggunaan skema Cost Recovery dalam Kontrak Kerja Sama, membuat banyak pihak mempertanyakan mengenai transisi yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka, data sekunder, peraturan perundang-undangan, atau penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 yang mengatur tentang skema Cost Recovery dan pemerintah tidak mempunyai tujuan untuk menghambat terjadinya transisi skema Cost Recovery menjadi skema Gross Split dalam Kontrak Bagi Hasil yang dilakukan oleh kontraktor dengan SKK Migas pada sektor hulu minyak dan gas bumi.

---

The government plans to change the Cost Recovery scheme on Production Sharing Contract into a Gross Split scheme, particularly in the oil and gas upstream sector. The use of the Cost Recovery scheme is considered to be detrimental to state finances because operating costs will be replaced by the government. Cost Recovery scheme is still considered beneficial for the contractor, making the contractor continue to use the Cost Recovery scheme as long as it can be implemented in the Production Sharing Contract. The issuance of Regulation of the Minister of Finance Number 122/PMK.03/2019 which contains tax facilities or incentives for the use of the Cost Recovery scheme in Production Sharing Contract has made many parties question the transition the government wants to make. In writing this thesis, the author uses a normative juridical research method by examining library materials, secondary data, legislation, or research with a qualitative approach. From the research that has been done, it can be concluded that the issuance of the Minister of Finance Regulation Number 122/PMK.03/2019 aims to provide legal certainty from Government Regulation Number 27/2017 which regulates the Cost Recovery scheme and the government does not have an objective to inhibit the transition of the Cost Recovery scheme to Gross Split scheme in the Produciton Sharing Contract carried out by the contractor with SKK Migas in the oil and gas upstream sector.