Kondisi tata kelola pemerintahan yang diwarnai praktik spoil system mendorong pemerintah untuk mempercepat pembenahan di bidang manajemen aparatur sipil negara melalui agenda reformasi birokrasi. Adapun pendekatan meritokratik diadopsi oleh lembaga sektor publik sebagai sistem yang menekankan prinsip kesetaraan dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem merit sebagai strategi pemerintah untuk menunjang penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan sistem merit tidak terlepas dari berbagai permasalahan dikelola oleh empat aktor kelembagaan meliputi Kementerian PANRB, LAN, BKN dan KASN. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses interaksi aktor dalam jaringan pada implementasi kebijakan sistem merit berdasarkan perspektif Governance Network yang dikembangkan oleh Klijn & Koppenjan (2016). Peneliti menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktor dalam jaringan tata kelola kebijakan sistem merit memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan sistem merit. Namun, intensitas koordinasi dan sinergitas antar aktor perlu dibenahi untuk memaksimalkan kemampuan aktor dalam jaringan. Pembuatan bisnis proses untuk menunjang tugas dan fungsi aktor dalam jaringan menjadi sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya duplikasi kewenangan antar lembaga. Hal ini menjadikan strategi penguatan sistem merit dibutuhkan oleh aktor kelembagaan dalam jaringan tata kelola kebijakan sistem merit.

---

Governance conditions tinged by spoil system practices encourage the government to accelerate improvement in the field of management of the state civil apparatus through bureaucratic reform agenda. The meritocratic approach was adopted by public sector institutions as a system that emphasizes the principle of equality in the recruitment process of the state civil apparatus. This led the government to issue a merit system policy as the government's strategy to support the management of the state civil apparatus in Indonesia. In its implementation, the implementation of merit system policy is inseparable from various problems in the field managed by four institutional actors including the Ministry of PANRB, LAN, BKN, and KASN. This research aims to analyze the interaction process of actors in the network on the implementation of merit system policies based on the perspective of the governance network developed by Klijn & Koppenjan (2016). Researchers use the post-positivist paradigm with data collection techniques conducted through in-depth interviews and literature studies. The research findings show that actors in the merit system policy governance network have adequate institutional ability and capacity to support the implementation of merit system policies. However, the intensity of coordination and synergy between actors needs to be improved to maximize the ability of actors in the network. The business creation process to support the duties and functions of actors in the network becomes very necessary to anticipate the duplication of authority between institutions. This makes the strategy of strengthening the merit system needed by institutional actors in the governance network of merit system policy.