UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Independensi Penyidik Tipikor Di Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengalihan Status Kepegawaian Monjadi Pegawoi Negori Sipil = Independency of Corruption Investigators in the Corruption Eradication Commission in the Transfer of Employee Status to Civil Servants

Ade Juang Nirboyo; Daly Erni, supervisor; Tri Hayati, examiner; Sri Mamudji, examiner; Ratih Lestari, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)

 Abstrak

Tesis ini membahas pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melalui perbandingan dengan lembaga sejenis KPK di negara lain, yaitu CPIB Singapura dan ICAC Hongkong dengan mengambil best practices dari pengelolaan SDM KPK negara lain tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah a) kondisi kepegawaian Penyidik KPK sebelum dan sesudah Undang-Undang tersebut, dan b) pengalihan status Penyidik KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil yang mampu merepresentasikan independensi dan profesionalitas kerja serta menunjang penegakan hukum pemberantasan korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan bahan utama data sekunder melalui penelusuran literatur. Adapun pendekatan analisis dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) kondisi kepegawaian sebelum Undang-Undang tersebut Penyidik KPK terdiri atas Pegawai Tetap dan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan sedangkan setelah Undang-Undang tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Polri; b) Transplantasi model penyidik pada CPIB Singapura dan ICAC Hongkong dapat dimasukkan dalam rumusan Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sedang dalam proses penyusunan dan pembahasan oleh KPK dengan instansi terkait. Bersamaan dengan pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik Tipikor, dalam rangka mewujudkan independensi Penyidik KPK, maka kemandirian KPK dapat diimplementasikan melalui komposisi Penyidik KPK antara Penyidik yang bersumber dari Pegawai Tetap yang telah beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Polri dengan perbandingan sebesar 80% : 20%.

This thesis discusses the transfer of employee status to the Corruption Eradication Commission (KPK) after the enactment of Law Number 19 of 2019 through comparisons with institutions similar to KPK in other countries, namely CPIB Singapore and ICAC Hong Kong by taking best practices from the HR management of the KPK in other countries. The issues raised are a) the staffing conditions of KPK investigators before and after the law, and b) the status transfer of KPK investigators to civil servants who are able to represent work independency and professionalism and support law enforcement to eradicate corruption. The research method used is normative juridical, with the main material being secondary data through literature searches. The analysis approach is qualitative. The results of the study show that: a) the conditions of employment before the Act KPK investigators consisted of Permanent Employees and Employed Civil Servants while after the Act consisted of Civil Servants and Members of the Police; b) Transplantation of the investigator model at the Singapore CPIB and Hong Kong ICAC can be included in the formulation of the Functional Position of Corruption Crime Investigator (Tipikor) which is in the process of being drafted and discussed by the KPK with relevant institutions. Along with the establishment of the Functional Position of Corruption Investigator, in order to realize the independency of KPK Investigators, the independency of the KPK can be implemented through the composition of KPK Investigators between Investigators originating from Permanent Employees who have turned into Civil Servants and Police Officer with a ratio of 80%: 20%.

 File Digital: 1

Shelf
 T-Ade Juang Nirboyo .pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xv, 109 pages : illustration ; appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-Pdf 15-22-81715281 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20516825
Cover