Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang menjadikan keberlangsungan aktivitas masyarakat berlangsung melalui internet. Kemudahan internet berdampak pada bidang ekonomi melalui transaksi perdagangan elektronik. Perkembangan transaksi perdagangan elektronik yang tinggi sejalan dengan pertumbuhan skema penjualan dropship dimana skema tersebut cocok digunakan bagi masyarakat yang ingin membuka bisnis dengan modal yang tidak begitu besar. Seperti halnya transaksi perdagangan elektronik pada umumnya yang dikenakan pajak, transaksi ini juga dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi pemungutan PPN yang berlaku atas skema penjualan dropship dan menganalisis perbandingan administrasi pemungutan PPN atas transaksi tersebut di Indonesia, Australia dan Singapura. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam administrasi PPN atas skema dropship terdapat pemenuhan dari karakter legal PPN. Transaksi skema dropship juga memenuhi asas kepastian dalam pemungutan PPN. Adanya pemenuhan tersebut apabila dikaitkan dengan administrasi PPN atas skema dropship di Indonesia, Australia dan Singapura adalah belum terdapatnya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai skema dropship. Indonesia dapat memetik pelajaran dari negara Australia dan Singapura atas administrasi pemungutan PPN yang berlangsung di kedua negara tersebut. Dalam melihat potensi pengenaan PPN yang timbul atas skema tersebut, maka perlu adanya regulasi yang mencakup di dalamnya mengenai transaksi ini dari pihak Direktorat Jenderal Pajak atas pelaku usaha yang melangsungkan bisnisnya dengan skema ini agar dapat diketahui pelaku usaha yang telah atau memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di bawah ketentuan UU PPN.

---

The development of information technology has an influence on people's lives which makes the continuity of community activities take place through the internet. The ease of the internet has an impact on the economy through electronic commerce transactions. The high development of electronic commerce transactions is in line with the growth of dropshipping sales schemes where the scheme is suitable for people who want to open a business with a small capital. Just as electronic commerce transactions in general are subject to tax, this transaction is also subject to tax. This study aims to analyze the administration of VAT collection that applies to dropshipping sales schemes and analyze the comparison of VAT collection administration on these transactions in Indonesia, Australia and Singapore. The research was conducted with a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that in the administration of VAT on the dropship scheme there is fulfillment of the legal character of VAT. Dropshipping scheme transactions also fulfill the principle of certainty in collecting VAT. The existence of this fulfillment when it is associated with the administration of VAT on dropship schemes in Indonesia, Australia and Singapore is that there are no provisions that specifically regulate dropship schemes. Indonesia can learn from Australia and Singapore on the administration of VAT collection that takes place in these two countries. In looking at the potential for imposition of VAT arising from the scheme, it is necessary to have regulations that include this transaction from the Directorate General of Taxes on business actors who carry out their business under this scheme so that business actors who have or have the obligation to be confirmed as entrepreneurs can be identified as taxable person under the provisions of the VAT Law.