Penelitian ini memberi fokus pada implementasi konsep Cultural Exception sehingga menjadi identik dan selaras dengan kebijakan kebudayaan Prancis hingga kini dalam menghadapi tantangan era digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi politik kebudayaan Prancis dan politik kebudayaan Uni Eropa terkait industri audiovisual dalam proses peninjauan ulang Directive AVMSD 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Penelitian ini mengaplikasikan teori identitas, teori politik kebudayaan, dan juga konsep Cultural Exception. Hasil sementara menunjukkan bahwa pemerintah Prancis menganggap industri audiovisual sebagai bagian dari identitas nasional serta merupakan warisan budaya negaranya, sedangkan Uni Eropa menggunakan industri audiovisual sebagai alat untuk mengintegrasikan Eropa sebagai satu identitas.

---

This research focuses on the implementation of the Cultural Exception concept so that it becomes identical and in line with French cultural policies up to now facing the challenges of the digital era. This study also aims to explore French Cultural Politics and European Union Cultural Politics related to the audiovisual industry in the process of reviewing the 2018 AVMSD Directive. This study uses qualitative methods by utilizing both qualitative and quantitative data. This research applies identity theory, theory of Cultural Politics, and also the concept of Cultural Exception. Interim results show that the French government considers the audiovisual industry as part of its national identity and as a cultural heritage of its country, while the European Union uses the audiovisual industry as a tool to integrate Europe as a single identity.