Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara pidana yangmemerintahkan aset dirampas untuk negara. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama,memahami peraturan eksekusi terhadap putusan pidana yang amarnya dirampas untuknegara. Kedua, memahami dampak dari putusan hakim yang memerintahkan asetdirampas untuk negara sedangkan aset tersebut bukan merupakan ruang lingkupkeuangan negara. Ketiga memahami perlindungan hukum bagi korban yang asetnyadirampas untuk negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatifdan penelitian kepustakaan. Hasil pembahasan dalam tulisan ini adalah eksekusiterhadap putusan pidana yang dalam amarnya memerintahkan dirampas untuk negaraadalah dengan pengurusan oleh Jaksa melalui mekanisme penjualan dengan cara lelangeksekusi yang hasil bersihnya harus disetorkan ke kas negara. Pertimbangan hakimtidak tepat karena dengan disetorkannya uang ke kas negara maka negara menerimapemasukan yang bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dalamPasal 2 UU Keuangan Negara. Uang pada kas negara tidak mudah untuk dilakukanpengambilan terhadap kepentingan yang tidak terdapat dalam rencana kerja dananggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN selaku pengguna anggaran.Perlindungan hukum terhadap korban yang asetnya dirampas untuk negara lemah.Perlindungan diberikan oleh PPIU dan ketika PPIU melakukan pelanggaran maka tidak ada lagi tanggung jawab dan kaitan dari pihak Kementerian Agama.

---

The matter discussed in this research is a criminal case decision that ordered assets to

be confiscated for the state. The purpose of this research is first, to understand the rules

of execution of a criminal decision whose orders are confiscated assets for the state.

Second, to understand the impact of a criminal decision with consideration that assets

are confiscated for the state whereas such assets are not within the scope of state

finances. Third, to understand legal protection for victims whose assets are confiscated

for the state. This research is a normative juridical law research and library research.

This study concludes, execution of a criminal case decision on confiscated assets for

the state is managed by the Prosecutor with the executional auction selling mechanism,

in which the net proceeds must be deposited into the state treasury. Judge’s

consideration is not appropriate because by depositing the money as the state’s treasury

fund, the state receives income that are not within the scope of state finance as regulated

in Article 2 State Finances Act. The fund in the state treasury cannot be easily taken to

be used for interests which are not included in the work plan and budget of

ministries/institutions in the State Budget’s draft as the budget users. Legal protection

for victims whose assets are confiscated for the state is poor. The protection is given

by the PPIU and when PPIU commits violation, it is no longer the responsibility nor

related to the Ministry of Religious Affairs.