Seiring dengan berkembangnya Global Value Chain (GVC), peranan input yang diimpor dari luar negeri (imported inputs) menjadi semakin penting dalam proses produksi. Penggunaan imported inputs untuk perusahaan dibatasi oleh kebijakan protektif di beberapa negara, termasuk Indonesia, melalui kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)/Local Content Requirement (LCR). Kebijakan TKDN di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950 hingga saat ini ditargetkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai rata-rata 50% di berbagai sektor pada tahun 2024, sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan imported inputs terhadap performa perusahaan di industri manufaktur di Indonesia sehingga dapat diketahui apakah arah kebijakan TKDN yang terus diperketat merupakan kebijakan yang tepat. Penulis menggunakan regresi panel fixed effect untuk mengetahui pengaruh imported inputs terhadap performa perusahaan dengan menggunakan indikator produktivitas, output, value added, ekspor, upah pekerja produksi dan non-produksi, dan penyerapan tenaga kerja. Data yang digunakan adalah data mikro dari survei Industri Besar Sedang (IBS) Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia) dari tahun 2008-2015. Hasil yang ditemukan adalah imported inputs berdampak positif terhadap performa perusahaan. Selain itu, penulis juga membedakan pengaruh penggunaan imported inputs terhadap performa perusahaan di subsektor yang memiliki potensi untuk dapat berpartisipasi di GVC (subsektor GVC) dan yang tidak (subsektor non-GVC). Hasil yang ditemukan adalah tidak ada perbedaan signifikan antara subsektor GVC dan non-GVC dalam hal pengaruh penggunaan imported inputs terhadap performa perusahaan dengan pengecualian terhadap produktivitas dan upah pekerja produksi. Penggunaan imported inputs di subsektor GVC memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap produktivitas, namun lebih kecil terhadap upah pekerja produksi dibanding subsektor non-GVC. Dengan demikian, kebijakan untuk membatasi penggunaan imported inputs seperti TKDN tidak meningkatkan performa perusahaan, studi ini merekomendasikan agar pemerintah melonggarkan kebijakan tersebut.

---

With growth of global value chain (GVC), use of imported inputs are becoming more prevalence in production process. Some countries, like Indonesia, restrict firm’s usage of imported input with Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)/ local content requirement (LCR). Indonesia has been using LCR from 1950 until in the present days Indonesian Government targeted LCR to be up to 50% on average on multiple sectors in 2024, as stated on Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Aim of this study is to explain impact of imported inputs to firm’s performances on manufacture industri in Indonesia, hence it can be evaluated whether more restrictive policy of LCR is a correct policy or not. Panel regression fixed effect method is used to explain impact of imported inputs to firm’s performances, in which the indicators used are productivity, output, value added, export, wage of production and non-production workers, and total labors. Data used in this study are obtained from survei Industri Besar Sedang (IBS) Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia) from 2008-2015. The results of this study are imported inputs affect firm’s performances positively. For addition, this study also aims to see differences on impact of imported inputs usage to firm’s performances on subsectors that has potential to participate on GVC (GVC subsectors) and subsectors that does not have potential to participate on GVC (non-GVC subsectors). The result is there are no significant differences between GVC subsector and non-GVC sector except for productivity and wage of production workers. Use of share imported inputs in GVC subsectors affect productivity higher but wage of production workers lower compared to non-GVC subsectors. So, restrictive policy of LCR does not affect firm’s performances positively and it is better for Indonesian Government to relax LCR policy.