Seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, seharusnya dilibatkan di dalam proses perencanaan dan pembangunan di desa. Hal ini disebabkan pelibatan seluruh lapisan masyarakat di dalam proses perencanaan dan pembangunan merupakan suatu bentuk atau ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik. Di Desa Salamrejo, ada kelompok penghayat kepercayaan Persatuan Eklasing Budhi Murka (PEBM) yang sudah mengalami eksklusi bertahun-tahun sehingga tidak memiliki akses di dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Desa sebagai unit terkecil di dalam administrasi pemerintahan, seharusnya dapat menjaring dan mendorong partisipasi masyarakat secara langsung. Penelitian tesis dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan bahwa peraturan di Indonesia mengakomodasi pembentukan lembaga kemasyarakatan baru sesuai kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh penghayat kepercayaan PEBM di Desa Salamrejo menjadi perwujudan atas hal tersebut dan menjadi wadah inklusivitas pada tingkat horizontal. Meskipun lembaga kemasyarakatan tersebut masih bersifat informal, pemerintah Desa Salamrejo memberikan dukungan atas keberadaan kelembagaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan lembaga kemasyarakatan yang mendukung inklusivitas dan bermanfaat bagi masyarakat perlu mendapatkan legalitas dari Desa Salamrejo. Hal ini disebabkan bahwa selain mendorong partisipasi masyarakat, hal ini turut pula mendorong tata kelolapemerintahan desa menjadi lebih baik.

---

All group in society, without exception, should be involved in the planning and development process in the village. This is because the involvement of all levels of society in the planning and development process is one of characteristics of good governance. In Salamrejo Village, there is a group of Persatuan Eklasing Budhi Murka (PEBM) local believers which has been excluded for years so they do not have access to the village planning and development process. The village as the smallest unit in government administration should be able to entice and encourage direct participation of the society. This normative juridical method thesis research concludes that Indonesian regulations accommodate the formation of new social institutions as needed. The social institution formed by the PEBM believers in Salamrejo Village embodies this and becomes a forum for inclusiveness at the horizontal level. Even though these social institutions are still informal, the Salamrejo Village government provides support for the existence of these institutions. Based on this, the existence of social institutions that support inclusivity and benefit the community needs to obtain legality from Salamrejo Village. This is because in addition to encouraging community participation, this

also encourages better village governance.