Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI yang melanggar hukuman Disiplin akan diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku untuk menjaga kehormatan dan martabat proesi selaku pejabat fungsional yang menurut Undang-Undang berwewenang guna menangani perkara yang mewakili kepentingan masyarakat indonesia sesuai dengan kewajiban jaksa kepada yakni menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Profesi, akan tetapi dewasa ini Masyarakat Indonesia merasa bahwa penegakan Hukuman Disiplin dirasakan belum efektif dibuktikan bahwa kurun waktu 2017-2020 Kejaksaan RI merupakah salah satu instansi yang para pegawainya paling banyak dijatuhi Hukuman Disiplin dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terkait efektivitas penerapan Hukuman Disiplin pada para Pegawai Kejaksaan RI. Peneliti memakai metode penelitian Yuridis Normatif dengan sifat deskriptif yang memakai data sekunder dan memakai sifat penelitian Preskriptif dari menerapkan alat pengumpul data meliputi studi kepustakaan dengan Metode analisis data secara Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk menegakan hukuman disiplin Kejaksaan RI dapat diterapkan berdasarkan Peraturan BKN ataupun ditindak oleh Komisi Kejaksaan dan juga mada kurangnya kesadaran PNS terkait Tindakan Disiplin menyebabkan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang selalu tinggi tiap tahunnya, dan seharusnya Penerapan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan RI harus mengutamakan keefektifitasan bukan hanya berdasar statistic yang tinggi serta harus dilakukan pencegahan sebelum terjadinya penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat yang Bersangkutan.

---

The Civil Servants of the Attorney General’s Office of Indonesia who violates the disciplinary penalty should be given the sentence according to the valid regulations as the purpose of maintaining the profession and dignity as a functionary who given an authorization based on the act to coping up with the case to deputize the society needs. According to the attorney’s obligation: uphold the profession and dignity, on the other hand, society found that the enforcement of disciplinary penalties is ineffective nowadays. It is proven on the years 2017- 2020, employees of the Attorney General's Office of Indonesia have neglected their obligations and being punished due to disciplinary penalties, this case causes society’s trust regarding the effectivity the use of the disciplinary penalties of the Attorney General's Office of Indonesia. The research method used is normative juridical with descriptive that utilize the secondary data, prescriptive research to utilizing the data collection tools in the form of literature study with qualitative analysis method. The outcome would indicate that the enforcement of disciplinary penalties for civil servants of the Attorney General's Office of Indonesia could be applied to BKN regulation. Moreover, the lack of civil servants’ awareness regarding the disciplinary penalties causes an increase in the number of employees sentenced each year. It is a necessity that the practice of disciplinary penalties for civil servants of the Attorney General's Office of Indonesia prioritizes the effectiveness. Furthermore, the prevention of this case is highly important to reduce the number of employees sentenced.