Pelaksanaan digital government di Indonesia diproyeksikan melalui penggunaan e-government dalam proses bisnis pemerintahan. Melihat dari berbagai rencana strategis transformasi digital yang terdapat dalam roadmap RBTK Kemenkeu menjadikan Kemenkeu unggul dibandingkan K/L/D lainnya dalam menggunakan e-government menuju penerapan digital government. Pada saat K/L/D lainnya baru mengusahakan melakukan digitalisasi pada kegiatan pemerintahan, Kemenkeu sudah cukup mapan dalam penggunaan e-government, serta memiliki roadmap RBTK Kemenkeu yang didalamnya terdapat inisiatif transformasi digital sebagai upaya untuk mencapai digital government. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kematangan digital government Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi sektor publik melalui transformasi digital yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah cluster random sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 321 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 28 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan transformasi digital membawa Kementerian Keuangan mewujudkan digital government. Hasil ini didapatkan dari persepsi pegawai yang menyatakan bahwa Kemenkeu melakukan penyelenggaraan pemerintahan menuju digital government. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai indeks yang tinggi pada dimensi digital strategy, digital services, dan digital enterprise. Pada dimensi digital strategy, sub-dimensi yang terpenuhi secara optimal adalah trends, leadership, dan impact. Pada dimensi digital services, sub-dimensi yang terpenuhi secara optimal adalah transformative solutions, digital services fulfilment, dan user centricity. Pada dimensi digital enterprise, sub-dimensi yang terpenuhi secara optimal adalah IT and data security.

---

The implementation of digital government in Indonesia is projected through the use of e-government in government business processes. Judging from the various strategic plans of digital transformation contained in the roadmap of RBTK Kemenkeu makes the Ministry of Finance superior to other K/L/D in using e-government towards the implementation of digital government. At a time when other K/L/D are just trying to digitize government activities, the Ministry of Finance is already well established in the use of e-government, and has a roadmap of RBTK Kemenkeu in which there are digital transformation initiatives as an effort to achieve digital government. The purpose of this research is to evaluate the level of digital maturity of the Ministry of Finance as one of the public sector organizations through digital transformation carried out. This research uses quantitative approach with survey methods and in-depth interviews. Sampling technique for the survey is cluster random sampling, while for in-depth interview it is purposive sampling technique. The number of respondents in this study was 321 people obtained through online questionnaires. The data obtained is processed using SPSS 28 through descriptive statistical analysis. The results of this study showed that digital transformation has brought the Ministry of Finance to realize digital government. This result is obtained from the perception of employees who stated that the Ministry of Finance conducts government implementation towards digital government. This is demonstrated through high index values in the digital strategy, digital services, and digital enterprise dimensions. In the digital strategy dimension, sub-dimensions that are optimally fulfilled are trends, leadership, and impact. In the digital services dimension, sub-dimensions that are optimally fulfilled are transformative solutions, digital services fulfilment, and user centricity. In the digital enterprise dimension, the sub-dimensions that are optimally fulfilled are IT and data security.