Sustainable Development Goals (SDGs) yang diajukan oleh PBB sebagai acuan pembangunan global dapat menjadi indikator pembangunan yang objektif bagi negara, kota, termasuk desa karena mengandung 17 tujuan dengan spektrum dan indikator yang luas. Kerangka SDGs yang menyeimbangkan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat memandu pembangunan jangka menengah desa untuk mencapai tujuan keberlanjutannya, terutama ketika di Indonesia, pemerintah telah memberikan otonomi kepada setiap desa untuk pembangunannya dengan anggaran langsung untuk dikelola. Situasi ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah desa untuk dapat mencapai pembangunan yang ideal dan berkelanjutan. Namun kewenangan nasional tersebut tidak bisa lepas begitu saja setelah memberikan dana desa dengan melihat kompleksnya permasalahan pembangunan desa. Kerangka kerja ini harus diterjemahkan ke dalam model pembangunan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, atau para ahli untuk memandu perencanaan jangka menengah desa. Model tersebut mencegah subyektivitas dan fokus yang salah pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Model tersebut juga dapat mengurangi potensi perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan terfokus dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kerangka pembangunan ideal menggunakan kerangka sistematis berbasis Soft Systems Methodology (SSM). Kesenjangan yang ditemukan akan dilanjutkan sebagai rekomendasi dan keluaran dari penelitian ini. Rekomendasi tersebut akan diuji secara efisien menggunakan pemodelan System Dynamic (SD). Ini akan memungkinkan pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama membahas tujuan dan prioritas setiap desa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan

---

The sustainable development goals (SDGs) proposed by the United Nations as a reference for global development can be an objective development indicator for countries, cities, including villages because they contain 17 goals with a vast spectrum and indicators. The SDGs framework of balancing social, economic, and environmental elements could guide the village's medium-term development to achieve its goal of sustainability, especially when in Indonesia, the government has given each village autonomy for its development with a direct budget to manage. This situation demands more responsibility for village governments to be able to achieve ideal and sustainable development. However, the national authority cannot be hand-out after giving the village funds by observing the complex problem of the village's development. This framework should be translated into a development model that the village government, regional government, or the experts can use to guide the village's medium-term planning. The model should prevent subjectivity and the wrong focus on the development priorities set by the village government. The model could also reduce the pressure from regional development planning programs that can be inconsistent with village needs. This research aims to identify the focused gap by comparing current conditions with the ideal development framework using a systematic framework based on Soft Systems Methodology (SSM). The gaps found would be resumed as recommendations and output of this research. It would enable relevant stakeholders to collectively discuss the goals and priorities for each village to achieve more sustainable development. The recommendations will be test using System Dynamic (SD) modeling to evaluate the recommendations which will efficiently works in reality.