Tesis ini membahas bagaimana transformasi birokrasi menimbulkan polemik mengenai kas masjid di antara pemerintah dalam negeri orang Eropa (Binnenlandsch Bestuur), pemerintahan dalam negeri orang Bumiputera (Inlandsch Bestuur), dan masyarakat sipil. Sumber penelitian ini berupa arsip pemerintah Hindia Belanda, laporan penelitian, surat korespondensi, koran dan majalah, serta berbagai literatur sezaman. Tesis ini merupakan studi sejarah sosial yang menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Inlandsch Bestuur masih menjadi bagian dari pemerintah kolonial, namun mereka punya persepsi yang berbeda tentang pengelolaan kas masjid. Perbedaan perspektif antara Binnenlandsch Bestuur dengan Inlandsch Bestuur menjadi alasannya. Binnenlandsch Bestuur menilai sebuah fenomena di Hindia Belanda berdasarkan pandangan birokrasi modern dimana semua harus diatur sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Sementara Inlandsch Bestuur justru kerap bertindak perspektifnya sebagai penguasa feodal. Ini berakibat pada perbedaan pandangan dalam mengelola kas masjid, meskipun mereka sama-sama bagian dari pemerintah kolonial. Di tengah mereka terdapat kelompok masyarakat sipil yang mereprensentasikan pandangan-pandangan transformatif pasca kolonial. Mereka ini adalah kelompok yang mengarusutamakan narasi bahwa kas masjid adalah bagian dari umat Islam dan sudah seharusnya dikelola oleh orang Muslim.

---

This thesis focuses on discussing how the transformation of the bureaucracy has created a polemic regarding the mosque fund among European domestic governments (Binnenlandsch Bestuur), domestic governments of Bumiputera (Inlandsch Bestuur), and civil society. The sources of this research are Dutch East Indies government archives, research reports, correspondence letters, newspapers and magazines, as well as various secondary literature. This thesis is a study of social history that uses historical research methods. It shows that although Inlandsch Bestuur was still part of the colonial government, they had different perceptions about mosque cash administration. The difference in perspective between Binnenlandsch Bestuur and Inlandsch Bestuur is the reason. Binnenlandsch Bestuur assesses a phenomenon in the Dutch East Indies based on the paradigm of modern bureaucracy where everything should be regulated according to the rules that have been issued. Meanwhile, Inlandsch Bestuur often acts from its perspective as a feudal representative. This resulted in different views on managing the mosque fund, even though they were both part of the colonial government. In their midst are civil society groups who represent post-colonial transformative perspective. They are a group that mainstreams the narrative that mosque treasury is part of Muslims and should be managed by Muslims.