Di awal tahun 2020, kondisi perdangangan saham di Bursa Efek Indonesia mengalami tekanan yang signifikan ditunjukan dengan adanya penurunan Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 18,46%. Karena hal tersebut, OJK menerbitkan SE OJK No 3/SEOJK.04/2020 yang berisikan tentang edaran terkait pelaksanaa buyback saham yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik saat kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan yang merujuk pada POJK Nomor 2/POJK.04/2013. Namun, pengaturan penyelenggaran buyback saham yang terdapat di dalam POJK tersebut memiliki pengaturan yang berbeda dengan yang tercantum pada Undang- Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Adapun pertanyaan penelitian dari skripsi ini berkaitan dengan pengaturan buyback saat kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan pada Surat Edaran OJK dan kesesuaiannya dengan peraturan buyback saham lainnya, mekanisme penentuan harga pembelian buyback saham saat kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan buyback saham tersebut. Simpulan pertama dari skripsi ini adalah pengaturan terkait buyback saham saat kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dapat diberlakukan karena tidak bertentangan dengan UU PT dan UU PM. Simpulan kedua pada skripsi ini adalah dalam kondisi Pasar Modal Indonesia yang memburuk, terdapat peluang bagi Perseroan untuk buyback saham dikarenakan harga saham yang beredar di publik menjadi sangat murah, namun SE OJK No 3/SEOJK.04/2020 yang merujuk pada POJK No 2/POJK.04/2013 tidak memberikan kepastian atas harga wajar untuk buyback saham, terlebih lagi keterbukaan informasi terkait harga saham hanya wajib disampaikan kepada OJK dan BEI namun tidak diwajibkan untuk Pemegang Saham. Simpulan terakhir dari skripsi ini adalah tidak adanya kewajiban keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham oleh Perseroan pada SE OJK No 3/SEOJK.04/2020 yang merujuk pada POJK No 2/POJK.04/2013 dan keputusan buyback yang tidak melalui mekanisme RUPS menghasilkan tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi pemegang saham apabila tidak menyetujui keputusan untuk buyback saham dan berbagai risiko yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut.

---

At the beginning of 2020, stock trading conditions on the Indonesia Stock Exchange experienced significant pressure as indicated by the decline in the Indonesia Composite Index by 18.46%. Because of this, OJK issued SE OJK No. 3/SEOJK.04/2020 which contains a circular regarding the implementation of share buybacks carried out by Issuers or Public Companies when market conditions fluctuate significantly which refers to POJK Number 2/POJK.04/2013 . However, the arrangements for holding share buybacks contained in those POJK have different arrangements from those contained in the Limited Liability Company Law and the Capital Market Law. The research method in writing this thesis is juridical-normative with a statutory approach. The research questions of this thesis relate to buyback arrangements when market conditions fluctuate significantly in the OJK Circular Letter and its compliance with other share buyback regulations, the mechanism for determining the purchase price of share buybacks when market conditions fluctuate significantly, and legal protection for shareholders who do not hold with the share buyback decision. The first conclusion of this thesis is that the regulation related to share buyback when market conditions fluctuate significantly can be applied because it does not conflict with the Limited Liability Company Law and the Capital Market Law. The second conclusion in this thesis is that in the deteriorating condition of the Indonesian Capital Market, there is an opportunity for the Company to buyback shares because the price of shares circulating in the public is very cheap, but SE OJK No. 3/SEOJK.04/2020 which refers to POJK No. 2/ POJK.04/2013 does not provide certainty on the fair price for share buybacks, moreover, disclosure of information related to share prices must only be submitted to OJK and IDX but is not required for Shareholders. The last conclusion of this thesis is that there is no obligation to disclose information to Shareholders by the Company in SE OJK No. 3/SEOJK.04/2020 which refers to POJK No. 2/POJK.04/2013 and buyback decisions that are not through the GMS mechanism result in non-fulfilment legal protection for shareholders if they do not agree to the decision to buyback shares and the various risks that will arise from the decision.