Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang secara hukum. Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik juga merupakan warga negara yang mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Tetapi apabila notaris mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan, seharusnya diperiksa dan diadili sesuai dengan tata cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan sanksi berupa usul pemberhentian dengan tidak hormat dan upaya hukum terhadap notaris yang diberikan sanksi tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan teknik penelitian kepustakaan. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah problem identification. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan sanksi berupa usul pemberhentian dengan tidak hormat tidak tepat karena tidak memberikan salinan akta seharusnya diberikan sanksi secara berjenjang. Pertimbangan lain adalah Notaris MI telah melakukan kesalahan yang sama yang sudah diberikan sanksi pemberhentian sementara, tetapi sanksi tersebut baru berupa usul dan belum ditindaklanjuti. Upaya hukum yang dapat dilakukan notaris apabila dijatuhi sanksi tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah dengan mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris agar tidak diberikan sanksi secara sewenang-wenang.

---

Legal protection is the right of every citizen so they not get legally abused by law. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed also is also a citizen who gets legal protection. Violation of the implementation of notary positions is an act that should not be done by notaries. But if notaries get reports of alleged violations of the implementation of the position, should be examined and judged according to the procedures regulated in the laws and regulations. The problem in this thesis is Central Supervisory Council of Notaries legal considerations in imposing sanction dishonorable discharge and legal effort for notary who is given sanction not according to regulations. Those problem is answered by using normative juridical research method with library research techniques. The type of research in this thesis is problem identification. The result of this thesis is legal consideration of Central Supervisory Council of Notaries is wrong because not giving official duplicate copy of the deed can’t be categorized as an action that can be given sanction dishonorable discharge. Legal effort for notaries if they get sanction not according to regulations are appeal to Central Supervisory Council of Notaries and sue to Civil Court of Justice. Legal effort is a form of legal protection for notary so they not be punished.