Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 menetapkan 111 PPKT yang menetapkan perairan Kepulauan Natuna berdampingan dengan Laut Tiongkok Selatan yang rentan pelanggaran hak berdaulat ZEE. Perairan Kepulauan Natuna berpotensi mengalami pelanggaran hak berdaulat ZEE yang merugikan Indonesia sebagai negara pantai. Permasalahan penelitian berfokus pada tolak ukur dan pengaruh pembangunan Mako Guspurla Koarmada I menguatkan penegakan hak berdaulat ZEE Indonesia serta kepatuhan Indonesia mewujudkan rencana zonasi kawasan antar wilayah Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, tipologi penelitian data lapangan, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundangan-undangan sektor kelautan dan kewilayahan, bahan hukum sekunder adalah buku dan jurnal hukum terkait, dan bahan hukum tersier kamus hukum dan ensiklopedia lainnya. Hasil penelitian disimpulkan tolak hukum pembangunan Mako Guspurla Koarmada I didasarkan pada potensi ancaman pelanggaran hak berdaulat ZEE, disamping Mako Guspurla Koarmada I berpengaruh terhadap penegakan hak berdaulat ZEE dan batas maritim nasional termasuk memaksimalkan kepatuhan Indonesia terhadap pengelolaan ruang laut nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 yang selaras dengan UNCLOS 1982.

---

Presidential Decree Number 6 of 2017 stipulates 111 PPKT which stipulates the waters of the Natuna Islands with the South Sea which are vulnerable to violations of the sovereign rights of the EEZ. The waters of the Natuna Islands may experience a violation of the sovereign rights of the EEZ which is detrimental to Indonesia as a coastal state. The research problem focuses on the measurement and influence of the development of Mako Guspurla Koarmada I to strengthen the enforcement of Indonesia's EEZ sovereign rights and Indonesia's compliance with the regional zoning plan between the North Natuna Sea regions based on UNCLOS 1982. The research uses normative legal methods, typology of field data research, secondary data, legal materials primary law on maritime and territorial sectors, secondary legal materials are related legal books and journals, and tertiary legal materials in legal dictionaries and other encyclopedias. Based on the key words, Mako Guspurla Koarmada I's development law is based on the potential threat of violating the EEZ sovereign rights, in addition to Mako Guspurla Koarmada I's influence on the enforcement of EEZ sovereign rights and national maritime boundaries, including maximizing Indonesia's compliance with the management of marine space, Presidential Regulation Number 41 of 2022 which in line with UNCLOS 1982.