Kebijakan sensor internet mengacu pada tindakan pemerintah dalam menyaring dan mengontrol apa yang dapat diakses masyarakatnya di internet. Tiongkok menjadi salah satu negara yang turut menerapkan kebijakan ini. The Great Firewall of China yang disingkat sebagai GFW merupakan istilah yang mengacu pada kebijakan sensor internet yang diterapkan di Tiongkok. Sejak berkembangnya internet pada tahun 1990-an, Pemerintah Tiongkok terus melakukan pengendalian terhadap internet melalui penyensoran. Sejak kepemimpinan Xi Jinping, pemerintah Tiongkok semakin menggiatkan penguatan kebijakan tersebut. Hal itulah yang menjadi pokok bahasan dalam artikel ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitiatif dengan pendekatan ilmu sejarah. Adapun tahap penelitian mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sensor internet pada era Xi Jinping meskipun dijalankan dalam rangka menjaga kedaulatan Tiongkok dan membangun Tiongkok sebagai kekuatan siber dunia, namun secara substansial tidak sesuai dengan nilai-nilai kebebasan mengakses informasi dan berekspresi di internet sebagaimana termaktub Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1998, yang juga sudah ditandatangi oleh Tiongkok.

---

Internet censorship policy refers to government actions in filtering and controlling what people can access on the internet. China is one of the countries that have implemented this policy. The Great Firewall of China, abbreviated as GFW, is a term that refers to the internet censorship policies implemented in China. Since the development of the internet in the 1990s, the Chinese government has continued to control the internet through censorship. Since the reign of Xi Jinping, the Chinese government has intensified the reinforcement of this policy which become the subject of this article. The research method used in this article is a qualitative method with a historical approach. The research stages include heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results show that the implementation of internet censorship policies in the Xi Jinping era, although carried out to maintain China's sovereignty and build China as a world cyber power, is substantially not in accordance with the values of freedom of access to information and expression on the internet as stated in the 1998 International Covenant on Civil Rights and Politics, which China has also signed.