Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri terjadinya politik pengelolaan pada ruang publik bernama Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai RPTRA sebelumnya mengemukakan bahwa secara umum RPTRA dapat memberikan fungsi sosial tertentu dalam masyarakat, misalnya membangun interaksi sosial, memberikan ruang relaksasi dan rekreasi, dan sebagainya. Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda. Alih-alih melihat dari paradigma fungsionalis, penelitian ini menggunakan paradigma konflik dalam memetakan politik pengelolaan RPTRA. Yang dimaksud dengan politik adalah tegangan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, antara lain pengelola RPTRA dan warga masyarakat. Kerangka konsep yang digunakan adalah produksi dan kontestasi ruang Henri Lefebvre. Konsep ini sendiri mengatakan bahwa di dalam produksi ruang, terjadi benturan antara ruang abstrak yang dibentuk oleh perencana kota dengan ruang sosial yang dijalani oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus mengenai RPTRA Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, sebab RPTRA ini terletak di permukiman padat penduduk dengan tingkat status ekonomi menengah ke bawah. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan, mental-mapping, wawancara mendalam, dan partisipatori visual (elisitasi foto dan autofotografi). Penelitian ini menemukan tiga simpul analisis. Pertama, pola konstruksi ruang abstrak ditandai dengan pelayanan yang menempatkan warga Rustanti sebagai objek, pelarangan beberapa kegiatan seperti hajatan dan keagamaan, dan kecenderungan melihat warga Rustanti sebagai pihak yang memiliki sumber daya manusia (SDM) rendah. Kedua, warga Rustanti sendiri memaknai RPTRA Rustanti sebagai ruang sosial dalam beberapa kategorisasinya, antara lain ruang rekreasi, ruang edukasi, ruang ekspresi dan eksplorasi diri, serta ruang ekonomi. Ketiga, terjadi beberapa konflik oleh karena adanya perbedaan pemaknaan RPTRA sebagai ruang publik. Beberapa konflik tersebut adalah pengaturan waktu penggunaan lapangan RPTRA, pemberlakuan jam buka-tutup lapangan RPTRA, dan pelarangan perayaan keagamaan di RPTRA. Jarak antara ruang abstrak dan ruang sosial ini semakin diperpanjang dengan adanya beberapa isu, seperti keterwakilan warga sebagai pengelola, perilaku elitis pengelola, dan pelayanan yang birokratif. Di masa pandemi, prioritas pengelolaan juga masih menggunakan sudut pandang dari pengelola alih-alih melihat kebutuhan warga. Hal ini terlihat dari prioritas proyek tanaman hidroponik daripada upaya untuk secara kreatif mempromosikan protokol kesehatan di RPTRA Rustanti.

---

This research aims to analyze the politics of public space’s management, namely Child-friendly Integrated Public Space (RPTRA). Previous research related this public space assert that RPTRA has given certain social function to the life of city dwellers. They can do their various activities there, such as building social interaction, doing sports, and so on. This research itself uses different point of view. Instead of using functionalist paradigm, this research employs conflict paradigm in the process of analyzing the politics of public space’s management. The word “politics” refers to the tension between several related parties, for instance the staff of RPTRA and the local community. As a framework of analysis, this research uses the concept of the production of space from Henri Lefebvre. This concept explains that in the process of production of space, there are some frictions due to the existence of two different spaces, which are abstract space and social space. This research stands within qualitative approach by taking a case study of RPTRA Rusun Tanah Tinggi, Central Jakarta. The reason behind this choice is because this RPTRA exists in the midst of dense community. There are several methods employed within this research, such as field observation, mental-mapping, in-depth interview, and visual partisipatory (photo elicitation and autophotography). There are three main findings of this research. Firstly, the pattern of the construction of abstract space has been signaled by several characteristics, which are the services that position the local community as object, the restriction of activities related to hajatan and religious celebrations, and the tendency to see local community as people who are lack of skills. Secondly, the people of Rustanti see the RPTRA as a social space from several points of view, such as space of recreation, space of education, space of expression and self-exploration, and space of economy. Thirdly, there happen few conflicts due to the different interpretation of RPTRA as a public space. Those conflicts include time schedule of the field usage, the policy of opening and closing the field of RPTRA Rustanti, and the restriction of religious celebrations in RPTRA. The distance between abstract and social space is worsened by some issues, like the representativeness of local community as a staff of RPTRA, the attitude of the staff as certain elites, and the difficult bureaucracy. In the context of COVID-19 pandemic, this research found that the staff put the priority not based on the need of the local community. They chose to put certain efforts to the project of hydroponic plants instead of tirelessly find creative way in promoting the importance of health protocol to the users of RPTRA Rustanti.