Pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia membuat urgensi kebijakan persaingan di Indonesia untuk lebih mengatur persaingan di pasar digital, khususnya di marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan Abusive Self-Preferencing oleh Amazon Marketplace dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan menganalisis Putusan Otoritas Persaingan Italia nomor A528 tentang kasus FBA Amazon, dan membandingkannya dengan potensi kasus serupa terjadi di Indonesia melalui marketplace nomor satu di Indonesia, Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan Otoritas Persaingan Italia tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa preferensi diri sebagai teori kerugian baru dan independen tidak memiliki batasan yang jelas yang menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak dapat diprediksi. Hasil penelitian ini menyarankan KPPU dan Pemerintah Indonesia untuk membuat pedoman dalam bentuk regulasi yang mengatur persaingan usaha di pasar multi- sisi, dan mendefinisikan tindakan Abusive Self-Preferencing sebagai teori kerugian baru di bawah penyalahgunaan posisi dominan.

---

The rapid development of digital economy in Indonesia create an urgency for competition policy in Indonesia to further regulates competition in digital markets, particularly in marketplace. This research paper aims to analyze Abusive Self- Preferencing Act by Amazon Marketplace from the Perspective of Indonesian Competition Law by analyzing Italian Competition Authority’s Decision Case number A528 regarding FBA by Amazon, and comparing it with the potential for the similar case to happen in Indonesia through Indonesia’s the number one marketplace, Tokopedia. The research method used in this research is juridical normative which is done with laws and regulations approach, conceptual approach, and cases approach. This research finds that the Italian Competition Authority's decision reinforces concerns that self-preferencing as a new and independent theory of harm lacks clear boundaries which creates legal uncertainty and unpredictability. The result of this research suggests KPPU and Indonesian Government to create guidance in the form of regulation that regulates business competition in multi- sided markets and define abusive self-preferencing act as a new theory of harm under abuse of dominant position.