Skripsi ini akan membahas kewenangan antara Kementerian Kesehatan Dengan Kementerian Perdagangan terkait penentuan batas tarif tertinggi pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Dalam membidangi urusan ini tentunya melibatkan beberapa kementerian yang menjalankan urusan masing-masing. Tes RT-PCR merupakan salah satu alat kesehatan yang digunakan untuk mendeteksi virus Covid-19 di tubuh seseorang. Jika dilihat dari bidangnya, maka nampak bahwa kewenangan terkait penentuan batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR berada di naungan Kementerian Kesehatan. Namun disisi lain, Kementerian Perdagangan juga memiliki kewenangan terkait penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) barang-barang tertentu. HET sendiri pada dasarnya merupakan penentuan batas tarif tertinggi untuk barang-barang yang beredar di masyarakat. Dalam skripsi ini akan melihat bagaimana pembagian kewenangan antar kedua kementerian tersebut. Setelah melihat pembagian kewenangan antar lembaga tersebut maka dapat terlihat apakah terjadi potensi sengketa kewenangan yang terjadi antar lembaga tersebut dalam membidangi urusan tersebut serta bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian dari skripsi ini adalah berbentuk yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terletak pada Peraturan Perundang-undangan serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu tipe penilitian skripsi ini adalah bersifat deskriptif.

---

This Thesis will discuss mainly about the authority between the Ministry of Health and Ministry of Trade regarding the Maximum Rate Limit for Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). In dealing with this matter, of course, it involves several ministries that carry out their respective affairs. Test RT-PCR is one of the medical devices used to detect the Covid-19 virus in a person's body. When examines the matters, it appears that the authority regarding the determination of the highest tariff limit for RT-PCR examinations is under the authority of the Ministry of Health. But in the orher side, Ministry of Trade also had the authority regarding to set the highest retail price for some item. The highest retail price itself is basically the determination of the highest price limit for items that circulating in the community. This thesis will discuss how the distribution of authority between these two ministry work. After that, it can be seen whether there is a potential dispute of authority that occurs between the two ministry in charge of this matter and how to resolve it. The research method of this thesis is in the form of normative juridical which refers to the legal norms that lie in the laws and regulations and the prevailing customs in society. In addition, the type of research in this thesis is descriptive.