Kewajiban negara untuk mengatur ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik merupakan salah satu isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Namun demikian, sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengatur mengenai ketentuan tersebut. Sementara Singapura melalui peraturan perundang-undanganya telah mengatur ketentuan tersebut sejak setengah abad yang lalu. Kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini sedang berada dalam proses pembaharuan hukum pidana melalui pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Salah satu pembahasan dalam proses pembentukan RUU KUHP adalah ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik di Indonesia dan Singapura. Hasil perbandingan tersebut penting untuk memformulasikan pengaturan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan perbandingan dan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua opsi dalam memformulasikan pengaturan mengenai hal tersebut di Indonesia. Opsi pertama adalah dengan mengikuti pembahasan tentang isu ini yang pernah dilakukan dalam RUU KUHP. Opsi kedua adalah dengan mengikuti struktur dan model Prevention of Corruption Act (PCA) 1960 di Singapura. Namun, sebaiknya kedua opsi ini sama-sama dikaji terutama opsi kedua, karena Singapura sudah terbukti unggul dan menjadikannya salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia.

---

The state's obligation to regulate bribery of foreign public officials and officials of public international organizations is one of the elements of the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Although Indonesia is a State Party to the UNCAC, it has not regulated it. Meanwhile, Singapore, through its laws and regulations, has regulated it since half a century ago. Indonesia's penal policy is currently in the process of reforming criminal law through the formation of the new Criminal Code Bill (RUU KUHP). One of the discussions in the process of drafting the new Criminal Code Bill is the provision regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations. Hence, this study aims to compare the provisions regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in Indonesia and Singapore. The findings of the comparison will be crucial in order to formulate regulations regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in accordance with the conditions in Indonesia. This research applies juridical-normative approach highlighting several approaches namely comparative and socio-legal approaches. The findings of the study conclude that there are two options in formulating regulations regarding this matter in Indonesia. The first option is to follow the discussions on this subject that have been carried out in the Criminal Code Bill. The second option is to adopt the structure and the model of the 1960 Prevention of Corruption Act (PCA) in Singapore. Both options will be scrutinised especially the second option, because Singapore  has proven successfully to eradicate corruption and has made it one of the countries with the lowest levels of corruption in the world.