Dalam melaksanakan tugas jabatannya, kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak semata-mata tanpa batasan, seorang Notaris yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Dalam kasus yang diteliti, Notaris tidak membayarkan pajak yang dititipkan oleh klien atas akta yang dibuatnya dan telah dijatuhi sanksi administratif. Kasus ini menarik untuk diteliti mengingat tidak ada aturan tertulis yang melarang Notaris menerima titipan uang pajak dari klien akan tetapi diberikan sanksi administratif. Adapun permasalahan yang diangkat pada penulisan ini adalah mengenai wewenang dan tanggung jawab Notaris terhadap penitipan pembayaran uang pajak dan pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah yang memberikan usulan sanksi pemberhentian sementara atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan menerima titipan uang pajak dari wajib pajak (klien) bukanlah suatu wewenang dari seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, melainkan upaya Notaris secara pribadi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi klien. Notaris yang tidak bertanggung jawab dalam menerima titipan tersebut dapat dikenakan sanksi secara perdata, pidana, dan administratif. Dasar pengenaan sanksi administratif adalah adanya penyalahgunaan jabatan Notaris dengan memanfaatkan uang titipan pajak untuk maksud lain. Majelis Pengawas Notaris, seharusnya melakukan dasar pengenaan sanksi administratif terhadap Notaris M, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN. Dasar pengenaan sanksi tersebut dikarenakan Notaris M melakukan pelanggaran berupa wanprestasi yang merupakan perbuatan tercela.

---

In carrying out the duties of his position, the authority given to a Notary is not solely without limitations, a Notary who abuses his authority by committing acts that violate the law may be subject to sanctions. In the case studied, the Notary did not pay the tax deposited by the client for the deed he made and was given an administrative sanction. This case is interesting to study considering that there is no written rule that prohibits Notaries from accepting deposited tax money from clients but will be given administrative sanctions.The issues raised in this paper are regarding the authority and responsibility of the Notary to the safekeeping of the payment of tax money and the consideration of the Regional Supervisory Council which proposes a temporary suspension for violations committed by the Notary. This study uses a normative judicial method with an explanatory type.The results of this study indicate that the act of receiving deposited tax money from the taxpayer (client) is not an authority of a Notary in carrying out his position, but the Notary's personal efforts in order to improve services for clients. Notaries who are not responsible for receiving the deposit may be subject to civil, criminal and administrative sanctions. The basis for imposing administrative sanctions is the misuse of the position of a Notary by using tax deposit money for other purposes. The Notary Supervisory Council, should carry out the basis for imposing administrative sanctions against Notary M, based on Article 4 paragraph