Kendari sebagai daerah otonom dituntut harus mampu memenuhi kebutuhan air bersihnya sendiri. Dalam kewajiban pemenuhan air bersih untuk masyarakat melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). PDAM Kota Kendari sebagai penyedia air bersih tidak mampu mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari, Tahun 2021 Cakupan layanan air bersih yang dibuat Pemerintah Kota Kendari melalui sistem perpipaan dan sistem non perpipaan hanya 35,80 %. Selain itu target dari Sustainable Development Goals (SDG’s) bahwa pada tahun 2030 diharapkan akan mencapai akses air minum yang merata dan adil yang serta terjangkau bagi semua orang. Air bersih sangat erat kaitanya dengan kondisi stunting di suatu daerah. Bila pada masyarakat mengalami kekurangan air atau kualitas airnya buruk akan menjadi sebab terjadinya stunting. Tujuan penelitian yaitu menganalisis karakteristik pemenuhan air bersih, serta pengaruh kualitas fisik air bersih terhadap kondisi stunting juga menganalisis kerangka kebijakan pemerintah Kota Kendari terhadap pemenuhan air bersih pada masyarakat kumuh di kawasan pesisir Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (mixed methods) antara kuantitatif dan kualitatif dengan memakai analisis deksriptif, tabulasi silang dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Kota Kendari hanya mampu menjangkau 63,9 % dan mencukupi 54,6 % kebutuhan air bersih sesuai standar 60 liter/hari/orang pada masyarakat kumuh pesisir Kota Kendari. Seluruh masyarakat kumuh di kawasan pesisir Kota Kendari termasuk dalam kategori mahal dalam proses memenuhi air bersihnya. Daerah yang sumber air minum utamanya dari sumur gali, dan sumur bor memiliki lebih banyak balita pendek dan balita kurus dibanding jenis sumber air lainnya. Kerangka kebijakan pemerintah Kota Kendari dalam memenuhi air bersih masyarakat kumuh memiliki kerangka alur yang sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

---

Kendari as an autonomous region is required to be able to fulfill its own clean water needs. In the obligation to fulfill clean water for the community, delegate the responsibility to PDAM (Local Water Company). PDAM Kendari City as a provider of clean water is not able to meet the community's clean water needs. In the Kendari City Regional Development Plan (RPD), in 2021 the coverage of clean water services made by the Kendari City Government through the piping system and non-piping system is only 35.80%. In addition, the target of the Sustainable Development Goals (SDG's) is that by 2030 it is expected to achieve equitable and fair access to drinking water that is affordable for everyone. Clean water is closely related to stunting conditions in an area. If the community experiences water shortages or poor water quality, it will be the cause of stunting. The purpose of this study is to analyze the characteristics of clean water supply, as well as the effect of physical quality of clean water on stunting conditions, as well as to analyze the policy framework of the Kendari City government towards the fulfillment of clean water in slum communities in the coastal area of Kendari City. This study uses a combined approach (mixed methods) between quantitative and qualitative by using descriptive analysis, cross tabulation and policy analysis. The results showed that the Kendari City Government was only able to reach 63.9% and fulfill 54.6% of the clean water needs according to the standard of 60 liters/day/person in the coastal slum communities of Kendari City. All slum communities in the coastal area of Kendari City are included in the expensive category in the process of meeting their clean water. Areas where the main source of drinking water comes from dug wells and drilled wells have more stunted and underweight children than other types of water sources. The Kendari City government's policy framework in meeting clean water for slum communities has the following flow framework: Regional Long-Term Development Plan (RPJP), Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) or Regional Development Plan (RPD and Master Plan for Drinking Water Supply System (RISPAM).