Perkembangan teknologi internet merubah proses transaksi jual beli dari yang awalnya transaksi penjualan secara konvensional menjadi penjualan berbasis online. Peningkatan penggunaan internet tersebut mendorong semakin banyaknya transaksi jual beli online di Indonesia. Transaksi e-commerce yang terus meningkat secara progresif dan semakin menjamurnya pedagang yang menggunakan e-commerce sebagai sarana memasarkan produknya maka besar peluang Pemerintah untuk mengenakan pajak atas transaksi e-commerce.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman pelaku bisnis e-commerce atas aturan pajak bisnis e-commerce dan kepatuhan perpajakan pelaku bisnis e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dengan kriteria responden yaitu pedagang handphone yang mempunyai toko online dan telah menjalani toko online minimal dua tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, didapat sampel sejumlah delapan narasumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku bisnis e-commerce di industri handphone secara garis besar sudah memahami tentang perpajakan seperti tujuan mereka membayar pajak, kepemilikan NPWP, adanya sanksi pajak apabila mereka tidak mentaati peraturan perpajakan dan mekanisme pajak yang harus mereka lakukan saat memiliki sebuah usaha. Untuk pelaku bisnis yang berdiri sebagai UMKM di industri handphone sebagian besar sudah patuh sesuai dengan 4 prinsip kepatuhan menurut OECD dalam menerapkan pajak penghasilan. Kemudian, untuk pelaku bisnis yang berdiri sebagai PKP atau Badan sebagian besar juga sudah patuh sesuai dengan 4 prinsip kepatuhan menurut OECD dalam menerapkan kewajiban perpajakan PPN dan PPh atas bisnis e-commerce yang dijalankan.

---

The advancement of internet technology shifts the process of buying and selling transactions from traditional sales to online-based sales. Because of the rising use of the internet, the number of online buying and selling transactions in Indonesia has increased. E-commerce transactions, which are steadily increasing, and the expansion of merchants who use e-commerce to sell their products provide an excellent opportunity for the government to impose taxes on e-commerce transactions.

The purpose of this study is to evaluate e-commerce business actors' understanding of e-commerce business tax rules and their tax compliance. The descriptive qualitative method was implemented in this study, with a case study approach. Data was collected through an interview technique and the respondent's criteria, which were mobile phone merchants who had an online shop and had been in an online shop for at least two years. A sample of eight respondents was obtained based on these criteria.

This study found that e-commerce business actors in the mobile phone industry have a general understanding of taxation, including the purpose of paying taxes, the significance of having a Tax Identification Number (NPWP), the existence of tax penalties if they do not comply with tax regulations, and the tax mechanisms that they must implement when running a business. Most of the business players who are established as MSMEs in the mobile phone industry have complied with the 4 compliance principles according to the OECD in applying income tax. Furthermore, for online businesses incorporated as PKP (Taxable Entrepreneur) or entity, the majority comply with the 4 OECD compliance principles, particularly in implementing VAT and income tax obligations on e-commerce businesses.