Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap keamanan pada sistem pembayaran di Indonesia. Kegiatan penatausahaan sumber dana berupa penerbitan kartu anjungan tunai mandiri dan kartu debit dari Penyedia Jasa Pembayaran (“PJP”) akan memunculkan kejahatan-kejahatan pada kartu dan mesin ATM. Secara keseluruhan dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala seperti terjadinya kejahatan card trapping yang dialami oleh konsumen pengguna jasa pada putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN DPs. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen, dalam hal terjadinya card trapping pada mesin ATM. Bentuk penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran oleh penyelenggara yaitu Bank, dalam hal terjadinya card trapping. Dan tipologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mendeskripsikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk memecahkan sebuah masalah. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) pengaturan perlindungan konsumen pada alat pembayaran menggunakan kartu sebagai salah satu instrument pembayaran dari PJP terhadap card trapping adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta ketentuan pelaksanaannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 beserta ketentuan pelaksanannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang PJP beserta ketentuan pelaksanaannya, PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang telah disempurnakan dengan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia beserta ketentuan pelaksanaannya; dan (2) Implementasi pengaturan perlindungan konsumen terkait card trapping pada ATM yang diselenggarakan oleh Bank dan belum dilaksanakan dengan cukup baik. Dari hasil penelitian skripsi ini, penyelenggara perlu memberikan kepastian mengenai penanganan dan penyelesaian terhadap pengaduan nasabah agar penanganan sengketa antar Bank dengan Nasabah bisa diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan antar kedua belah pihak.

---

Technological developments affect the security of the payment system in Indonesia. Administration of sources of funds in the form of issuing automated teller machines and debit cards from Payment Service Providers (“PSP”) will lead to crimes on cards and ATM machines. Overall, the implementation has gone well, but there are obstacles such as the occurrence of card trapping crimes experienced by consumer on the verdict Number 149/Pdt.G/2020/PN Dps. Therefore, this thesis discusses consumer protection in payment instruments using cards, in the event of card trapping at ATM machines. The form of research in this thesis is juridical-normative reviewing and analysing legal provisions and other library materials related to consumer protection in the payment system by the organizer, namely the Bank, in the event of card trapping. The conclusions obtained from this thesis research are (1) the regulation of consumer protection on payment instruments using cards as one of the payment instruments from PJP against card trapping is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and their implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 22/23/PBI/2020 and their implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 23/6/PBI/2021 concerning PSP and their implementing provisions, PBI Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services has been refined by PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection and its implementing provisions; and (2) Implementation of consumer protection regulations related to Card trapping at ATMs held by the Bank and has not been implemented properly. From the results of this thesis research, the organizers need to provide certainty regarding the handling and settlement of customer complaints so that the handling of disputes between banks and customers can be resolved by reaching an agreement between the two parties.