Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh penguatan kebijakan PBB-P2 terkait dengan peningkatan PAD menggunakan metode Panel Event Studies, dan menganalisis peningkatan PAD terkait hubungan pola belanja daerah dengan flypaper effect mengunakan metode Data Panel Fixed Effect daerah-daerah di Indonesia untuk periode 2005 s.d. 2020. Penguatan kebijakan PBB-P2 berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah. Efektivitas dari penerapan kebijakan tersebut berpengaruh positif signifikan sejak 1 tahun (Tahun +1) diberlakukan UU PDRD dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah mengenai PBB-P2 masing - masing Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Adanya peningkatan PAD yang signifikan mempengaruhi pola belanja daerah sehingga fenomena flypaper effect dalam kurun waktu 2005 s.d. 2020 tidak terjadi. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk memungut pajak dan restribusi dengan penguatan melalui diberikannya sumber - sumber perpajakan Daerah yang baru, restrukturisasi jenis pajak, penyederhanaan jenis restribusi, dan harmonisasi Peraturan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

---

The purpose of this study is to examine the effect of strengthening PBB-P2 policies related to increasing PAD using the Panel Event Studies method, and analyze the increase in PAD related to the relationship of regional spending patterns with Flypaper Effect using the Fixed Effect Panel Data method for regions in Indonesia for the period 2005 to 2020. The strengthening of PBB-P2 policy has a significant positive effect on regional original income. The effectiveness of the implementation of the policy has a significant positive effect since 1 year (Year +1) the PDRD Law was enacted and followed by the issuance of Regional Regulations concerning PBB-P2 for each Province/District/City in Indonesia. The existence of a significant increase in PAD affects regional spending patterns so that the phenomenon of the flypaper effect in the period 2005 to 2020 does not occur. This study recommends that local governments can be given authority by the central government to collect taxes and retribution by strengthening through the provision of new sources of regional taxation, restructuring of types of taxes, simplification of the types of retributions, and harmonization of Regional Government Regulations with the Central Government.