Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Mengingat bea masuk merupakan penerimaan perpajakan, maka pengaturan dan pemungutannya seyogianya diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A UUD 1945. Meskipun menggunakan prinsip self assesment dalam menyampaikan pemberitahuan pabean, namun DJBC tetap mengawasi importasi dengan skema pengawasan pabean, yaitu dengan melaksanakan fungsi intelijen, penindakan, dan penyidikan. Apabila DJBC menduga ada pelanggaran atau kejanggalan atas pemberitahuan pabean, maka DJBC akan mencegat importasi dan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang diinisiasi DJBC tersebut berpotensi meningkatkan dwelling time dan biaya terkait importasi yang ditanggung oleh importir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bea masuk dalam bentuk Peraturan Menteri bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, kewenangan intelijen DJBC belum memiliki kepastian hukum, dan kontribusi pengawasan pabean dalam importasi belum maksimal.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is a government agency under the Ministry of Finance, which has the duties and functions to supervise the traffic of goods and collect import and export duties. Considering that import duties are tax revenues, its arrangement and collection should be regulated by laws and regulations as mandated in Article 23A of the 1945 Constitution. Although using the self-assessment principle in submitting customs declatarion, DJBC still supervises import with a customs control scheme, namely by carrying out the functions of intelligence, enforcement and investigation. If DJBC suspects that there is a violation or irregularity in the customs declaration, DJBC will intercept the importation and carry out an inspection. The inspection initiated by DJBC has a potential to increase dwelling time and import-related costs borne by the importer. The research method used is normative juridical. The data obtained then analyzed by qualitative methods. The results of the study indicate that the regulation of import duties in the form of a Ministerial Regulation contradicts Article 23A of the 1945 Constitution, DJBC intelligence authority does not yet have legal certainty, and the contribution of customs supervision in importation has not been maximized