Pemerintah sejak tahun 2010 telah menunjukan keseriusannya dalam memajukan kesetaraan gender melalui strategi kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia. Strategi ini telah menghasilkan serangkaian kebijakan pengarusutamaan gender yang diperkenalkan ke semua instansi pemerintahan terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kerja birokrasi saat ini dapat mendukung atau menghalangi gender untuk berkembang dalam instansi dan implikasinya kepada pegawai. Tidak semua pegawai memiliki sudut pandang yang sama, mengingat realitas sosial bersifat plural. Kajian penelitian ini melihat perspektif ASN terhadap kebijakan yang bertolak belakang dengan narasi positif. Dengan pendekatan kualitatif interpretivisme, kuesioner dengan 167 responden dan wawancara semi terstruktur dengan 15 ASN dari instansi Pemerintah Pusat, Lembaga dan Pemerintah Daerah dilakukan dan data dianalisis menggunakan analisis tematik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun terdapat niat baik dalam kebijakan tersebut, kebijakan ini mungkin belum dapat sepenuhnya dapat dilakukan dalam organisasi. mengingat hal tersebut diharapkan pemerintah dapat meninjau pengelolaan sistem birokrasi guna mendukung kebijakan pengarusutamaan gender kearah yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender di internal organisasi sehingga memberi dampak positif meskipun dilakukan di sektor publik.

---

Since 2010, the Indonesian government has demonstrated its commitment to gender equality by implementing a gender mainstreaming policy approach. As a result of this policy, all relevant government agencies have implemented a number of gender mainstreaming policies. The goal of this research is to see how present bureaucratic work methods can help or impede gender development inside the agency, as well as what this means for personnel. Given the plural nature of social reality, not all employees share the same point of view. This research project examines ASN's viewpoint on policies that contradict positive narratives. A questionnaire with 167 respondents and semi-structured interviews with 15 ASN from Central Government agencies, Institutions, and Local Governments were done using a qualitative interpretivism approach, and the data were processed using theme analysis. The conclusion to be reached is that, even though the policy is well-intentioned, it may not be properly implemented inside the business. In light of this, it is hoped that the government will conduct a review of the bureaucratic system's administration in order to better support gender mainstreaming programs. Even though it is conducted in the public sector, this research is meant to aid organizations in designing and executing gender mainstreaming policies within the organization so that it has a positive impact.