Pelanggaran Kode Etik artinya pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT terhadap etika profesinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disusun secara tertulis dan mengikat, serta wajib ditaati oleh segenap anggota perkumpulan IPPAT dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Dalam Pasal 4 huruf n Kode Etik IPPAT, ada larangan etis bagi PPAT yang menahan berkas seseorang dengan maksud untuk memaksa orang itu agar membuat akta pada PPAT yang menahan berkas tersebut. Salah satu contoh kasus PPAT D yang melanggar ketentuan Pasal tersebut dikarenakan adanya kekurangan pembayaran. Berkaitan dengan kasus posisi dalam penelitian, maka penelitian ini membahas mengenai penyelesaian pelanggaran dan penjatuhan sanksi oleh PPAT yang melanggar ketentuan Kode Etik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara atau interview. Hasil penelitian adalah pelanggaran PPAT terhadap penahanan sertipikat harus jelas kedudukannya dan menjelaskan secara rinci dan tertulis mengenai biaya-biaya jasanya. PPAT sebagai pejabat umum harus menerapkan segala aturan yang melekat dalam jabatannya dan dalam menjalankan jabatannya harus didasari dengan rasa penuh tanggung jawab dan jujur dan tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.

---

Violation of the Code of Ethics means violations committed by PPAT against professional ethics as regulated in laws and regulations and the Code of Ethics for the Association of Land Deed Officials which have been compiled in writing and are binding, and must be obeyed by all members of the IPPAT association and may be subject to sanctions for those who violate these provisions. Settlement of violations of the code of ethics is carried out by the Honorary Council and the PPAT Supervisory and Supervisory Council based on the form of the violation committed by the PPAT. In Article 4 letter n of the IPPAT Code of Ethics, there is an ethical prohibition for PPAT withholding a person's file with the intention of forcing that person to make a deed to the PPAT holding the file. One example is the case of PPAT D which violates the provisions of the article due to a lack of payment. In relation to the case of the position in the research, it will be discussed regarding the settlement of violations and the imposition of sanctions by PPAT who violate the provisions of the Code of Ethics. The research method used is normative juridical which is carried out by tracing secondary materials. The type of research used is explanatory. Data collection techniques are carried out by literature studies, observations or observations, and interviews or interviews. The result of the research is that the PPAT violation against the detention of the certificate must be clearly positioned and explain in detail and in writing about the fees for its services. PPAT as a public official must apply all the rules inherent in his position and in carrying out his position must be based on a full sense of responsibility and honesty and do not commit violations in carrying out his position.