Dalam melakukan penegakan hukum, seringkali personil Ditreksrimum PMJ membutuhkan keterangan data kependudukan untuk digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Data kependudukan merupakan data yang diklasifikasikan sebagai data rahasia yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dengan klasifikasi data rahasia tersebut sehingga Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemui kendala berupa panjangnya proses birokrasi yang ada antara Polri dan Kemendagri. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan exploratory ideographics, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan fakta serta analisis mekanisme penyediaan data kependudukan dalam rangka proses penegakan hukum di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya serta faktor-faktor baik pendukung dan penghambat dalam penyediaan data kependudukan untuk penegakan hukum. Hasil temuan penelitian ini adalah proses penyediaan data kependudukan dalam penegakan hukum membutuhkan waktu yang lama sampai data kependudukan tersebut diberikan kepada penyelidik atau penyidik di Ditreskrimum PMJ. Oleh karena itu perlu diciptakan sebuah sistem atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam konteks penggunaan data kependudukan dengan mengacu teknologi informasi dan komunikasi yang bisa digunakan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi efektif antara personil Polri dengan personil Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga terbentuk tata kelola keamanan informasi agar data kependudukan yang ada tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

---

In carrying out law enforcement, the personnel of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region often requires information on population data to be used in the inquiry and investigation processes. Population data is the data that is classified as confidential and managed by the Directorate General of Population and Civil Registry of Indonesian Ministry of Home Affairs. Due to its classification as confidential data, the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region has several difficulties in the form of lengthy bureaucratic processes between the Police Region and the Ministry of Home Affairs. The author employs the qualitative approach and explaratory ideographic method to find out the truth and facts as well as analyse the mechanism for providing population data in the context of law enforcement processes at the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region as well as both supporting and hindering factors in providing population data for law enforcement. The results of the study show that the processes of providing population data in the law enforcement takes a long time until the population data is given to junior investigators or investigators of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region. Therefore, the author recommends the Police Region to create a system or SOP (Standard Operating Procedure) in the context of the use of population data with reference to information and communication technology that can be used as a forum for effective communication and coordination between police personnel and the personnel of the Directorate General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs, so that the governance of information security is established and the existing population data is not misused by irresponsible persons.